Laporan Wartawan Warta Kota, Budi Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deklarasi permanen Koalisi Merah Putih yang diisi partai penyokong Prabowo-Hatta, dinilai adanya kemungkinan pecah. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu itu kalah menurut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

"Kemungkinan Koalisi Merah Putih pecah apabila Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014. Kecenderungan itu mulai terasa terutama adanya tendensi Golkar dan PPP memindahkan dukungan kepada Jokowi-JK," ujar pengamat politik Leo Agustino di Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini menilai hengkangnya Golkar dari Koalisi Merah Putih bakal terjadi jika Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014. Karena dalam tradisinya Golkar selalu mempertahankan diri berada di pusat pemerintahan.

Adapaun kencenderungan hengkangnya PPP karena sejak awal memberikan dukungan ke Prabowo-Hatta tak melibatkan semua unsur partai apalagi sempat terjadi konflik di dalam. Mereka yang dulu menentang Prabowo-Hatta akan mendukung Jokowi-JK.  

Masih kata Leo, deklarasi ini juga dinilai untuk menjaga kebersamaan seperti yang dilakukan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Setgab Koalisi. "Setgab juga dibentuk dengan dilatari ketakutan atau ketidakpercayaan atas partai komponen koalisi," kata Leo.

Hal terakhir yang dilihatnya dalam koalisi permanen ini adalah kerancuan karena dalam sistem pemerintahan presidensial, sebenarnya tidak pernah ada yang namanya koalisi. Koalisi, biasanya dilakukan dan terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer.

"Mengapa ini terjadi? Karena kita memadumadankan sistem presidensial dengan multipartai yang berakibat pada kemungkinan terjadinya minority government atau pemerintah minoritas sehingga terjadi politik transaksional," katanya.

Karenanya deklarasi permanen Koalisi Merah Putih yang ditandatangani enam parpol yakni Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS, PBB, ini menurut Leo, akan sangat membingungkan masyarakat dan membuat sistem pemerintahan makin menjadi rancu.

"Kemungkinan bergabungnya Golkar dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK jika memenangkan pilpres berdasar hitungan resmi KPU. Sebab dalam sejarahnya Golkar tidak akan pernah mau menjadi oposisi dan selalu ingin di dalam pemerintahan," imbuhnya.