TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan ketidakhadiran Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) untuk diaudit oleh Dewan Etik Persepi yang terdiri dari tokoh yang kredibel, profesional, dan independen sangatlah disesalkan.

Demikian halnya dengan ketidakjelasan  Jaringan Survei Indonesia (JSI) untuk menyatakan kesediaannya dilakukan uji publik.

"Puskaptis dan JSI terlalu jauh masuk ke ranah politik kekuasaan. Suatu sikap yang tidak elok, namun juga tidak terpuji, ditengah tuntutan pentingnya tanggung jawab terhadap metodologi, dan sampel hitung cepat yang seharusnya begitu mudah dipenuhi," ucap Hasto di Jakarta, Rabu (16/7).

Sikap Puskaptis dan JSI tersebut, tidak hanya berpotensi menimbulkan  ketegangan politik. Apalagi harus dipahami, bahwa klaim kemenangan Prabowo-Hatta didasarkan pada hitung cepat lembaga tersebut.

"Karena itulah Pak Hatta Radjasa yang dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi kaidah metodologi dalam surveI, dan memahami keakuratan hitung cepat seharusnya mendorong kedua lembaga tersebut untuk bersedia menjalani pemeriksaan Dewan Etik. Atau setidaknya mengumumkan secara luas bagaimana metodologinya, dan dari TPS mana saja sampel hitung cepat mereka berasal," pinta Hasto.

Respons yang kurang kooperatif dari JSI dan Puskaptis harus dipahami juga, jangan-jangan ada kekuatan besar yang menghalang-halangi mereka sehingga tidak bersedia di audit.

"Atau jangan-jangan ini merupakan strategi "buying time" terhadap dugaan bekerjanya operasi khusus yang mencoba melakukan manipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara," katanya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini meminta seluruh kekuatan prodemokrasi, masyarakat civil, dan para akademisi yang memperjuangkan kebenaran akademis, termasuk dalam metodologi survey harus bersatu.

"Sebab ketika kekuatan kebenaran sudah disatukan dengan semangat sama untuk mengawal suara rakyat agar terbebas dari manipulasi, maka sekokoh apapun kekuatan gelap menghadang, tidak akan mampu melawan suara kebenaran rakyat," pungkasnya.