TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Widdi Aswindi, tak ambil pusing lembaga survei yang dipimpinnya dikeluarkan dari keanggotaan Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi).

Sebelumnya, Persepi mengeluarkan dua lembaga survei, JSI dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), karena dinilai melanggar kode etik dalam hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Widdi mengatakan, pihaknya lah yang justru mengundurkan diri dari keanggotaan Persepi sebelum keluar keputusan tersebut.

"Kami yang mengundurkan diri kok, (dengan) mengirimkan surat yang dilampirkan metodologi quick count yang diterapkan. Soal Persepi yang mengambil begitu, saya enggak mau komentar apapun," ujar Widdi melalui pesan singkat, Rabu (16/7/2014).

Menurut Widdi, eksistensi atau pun kepercayaan masyarakat terhadap JSI ke depan pasca-dikeluarkan dari Persepi, sangat tergantung masyarakat dan pengguna jasa JSI.

Menurutnya, eksistensi sebuah lembaga survei hanya soal kesungguhan dan keinginan untuk berbuat yang terbaik.

"Kami akan seperti dahulu, komit pada semua keputusan, bukan mempersoalkan berbagai hal politis," kata Widdi.

Bagi Widdi, keputusan lembaga survei yang dipimpin olehnya keluar dari keanggotaan Persepi sudah matang. Dan keputusan ini diambil bukan untuk kebaikan sendiri, melainkan untuk semua pihak.

"Insya Allah kami akan kuat menghadapinya. Doakan saja," imbuhnya.

Widdi pun menyerahkan kepada masyarakat dan media jika ada pihak yang menilai langkah mundur JSI dari Persepi yang hendak mengaudit kejanggalan hitung cepatnya, sebagai langkah tidak bertanggung jawab atas proses dan hasil quick count yang telah dilansir ke publik.

"Tapi, apapun penilaiannya, kami akan terus berupaya tegak berdiri," ujarnya.

Menurutnya, dipermasalahkannya perbedaan hasil hitung cepat lembaga survei pada pilpres kali ini sudah sangat politis.

"Hanya karena dalam quick count kami berbeda. Padahal, terjemahan metodologinya jelas, kami tidak menyatakan siapa pemenang Pilpres, karena dalam margin error.

Kalau sudah dipaksa-paksa dan ditekan-tekan, kami lebih baik mengambil sikap seperti sekarang ini," tukasnya.