TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Dari awal penghitungan qiuck count hingga saat ini perolehan suara JKW-JK di Jawa Barat berkisar 40 persen-41 persen.  Hal ini diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Fakta ini, katanya,  harus dipertahankan, tidak boleh lagi dibiarkan diubah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab nodai demokrasi, menghalalkan segala cara, bahkan kadangkala berkedok agama.

"Saat ini saya mengajak dan mohon bantuan semua pihak untuk mengawal suara Jabar. Jangan biarkan suara Rakyat Jabar diculik atau dibunuh," ujar Kamis (17/7/2014).

Dijelaskan, hasil rekapitulasi suara real count Pilpres 2014 17 Juli 2014 Pukul 11.08 WIB, yang bersumber website KPU dan kawalpemilu.org, suara nasional: 1.Prabowo - Hatta= 58.746.571 (47,17%), 2.Jokowi-JK = 65.770.593 (52,82%)

Sementara untuk Suara di  Jawa Barat : 1.Prabowo -Hatta = 13.387.795 (59,93%), 2.Jokowi-JK = 8.948.915 (40,06%)

"Ada beberapa KPUD yang belum terlihat update  hasil Pleno di website KPU Pusat, meski sebenarnya proses Pleno di tingkat kabupaten kota, mayoritas sudah selesai, kecuali kota Bandung masih berlangsung hingga siang ini, ini pun agak janggal kenapa lambat, dengan jumlah DPT dan luas wilayah yang seharusnya bisa dilakukan cepat," imbuhnya.

Dari website KPU Pusat hasil Pleno KPU, lanjutnya lagi,  sudah masuk 21 Kab/Kota yang belum di upload di website daerah: 1.Kab Ciamis 2.Kab Cianjur 3.Kab Bekasi 4.Kab Bandung Barat 5.Kota Bandung

"Semakin lambat terbuka informasi hasil Pilpres ke publik, semakin rentan manipulasi terjadi, transaksional dilakukan. Praktek-praktek penggelembungan suara dengan berbagai modus harus diwaspadai," tegasnya.

Indikasi penggunaan surat suara sisa, Rieke mengingatkan, bisa terlihat dilonjakan partisipasi pemilih yang tak wajar (seperti indikasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor).  

Diperkirakan, ada 10 juta surat suara sisa di Jabar yang hingga saat ini belum bisa diperlihatkan fisiknya oleh penyelenggara. Belum lagi kabar yang mengatakan ada 7 juta surat suara tambahan yang dicetak di Jawa Tengah atas order oknum tertentu untuk disebarkan di Jabar dan Banten.

"Semoga kabar itu tidak benat, tapi tentu tak ada salahnya jika aparat lakukan investigasi. Segala upaya halal kita lakukan untuk kawal suara Rakyat, jangan biarkan siapapun halalkan segala cara untuk lahirkan kekuasaan yang tak halal," pungkasnya.  

"Saya yakin ini saatnya Rakyat Jabar bangkit tinggalkan sikap permisif dari politik uang. Ini soal masa depan, Rakyat Jabar jangan tertinggal tak terlibat dalam momen perubahan Bangsa ke arah yang lebih baik," tegas Rieke.

Rieke kembali mengingatkan, semakin lama proses kerja penyelenggara, semakin terbuka ruang manipulasi karena semakin berjarak dengan kontrol publik. Awasi juga pihak penyelenggara, Bawaslu juga kita dorong untuk jalankan tugasnya dengan amanah.

"Kekuasaan yang baik dan benar lahir dari pemilu yang baik dan benar. Rakyat Jabar, saya yakin, tak akan main-main,"pungkasnya.