Jika Menang, Jokowi-JK Bahas Kabinet Bulan Depan
JK mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum membicarakan soal kabinet
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan nomor urut 2, Jusuf Kalla (JK), mengaku yakin pasangan Joko Widodo (Jokowi)-JK akan diumumkan sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu bisa diketahui dari hasil rekapitulasi di tiap provinsi, yang bisa diakses masyarakat di situs KPU.
Kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014), Wakil Presiden RI 2004 - 2009 itu mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum membicarakan soal kabinet, dengan partai-partai pendukung pasangan Jokowi - JK.
"Mereka semua tahu kita masih fokus pemenangan pemilu, mungkin kita akan bicarakan bulan-bulan kedepan," katanya.
Kata dia partai pendukung pasangan Jokowi - JK, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Partai Hanura punya hak untuk mengusulkan nama-nama yang layak dijadikan menteri.
Menurutnya pertimbangan utama untuk menunjuk seseorang menjadi menteri, adalah keahilan orang tersebut dalam mengemban tugas di kementeriannya. Orang tersebut bisa berasal dari profesional, maupun partai politik pendukung.
"Dari partai banyak juga lho profesional, jangan kira tidak ada," ujarnya.
Namun ia tidak bisa menyebutkan mana yang harusnya lebih banyak dijadikan menteri, profesional atau politisi. Kata JK hal itu adalah hal yang bisa dibahas dengan pihak yang mendukung Jokowi - JK selama ini.
Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu juga mengatakan, penentuan menteri harus mempertimbangkan jenis kelamin, latar belakang sipil maupun militer, serta keterwakilan wilayah dan agama. Ia percaya kabinet yang ideal harus bisa memenuhi unsur-unsur tersebut.
Khusus untuk kementerian tertentu seperti Menteri Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Emergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ia percaya sang menteri harus berasal dari kalangan profesional. Hal itu kata dia pernah diterapkan di pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) - JK pada 2004 - 2009 lalu.
"Itu dulu ya, saya kasih contoh, bukan yang akan datang," tandasnya.