TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Polri dan TNI akan menjaga keamanan pada saat KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, sepanjang Selasa (22/7/2014).

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan, ada sekitar 31 ribu personel Polri dan TNI yang akan mengamankan wilayah hukum Jakarta pada hari penetapan hasil Pilpres tersebut.

"(Sidak) ini bagian dari pengamanan besok juga. Sekarang ini ada 6 SSK. Untuk besok di KPU ada 3.400 personel. Namun, demikian secara menyeluruh di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan ada 31 ribu personel. Dari Polri ada 21 ribu dan dari TNI ada 10 ribu personel," ujar Dwi usai melakukan sidak personel di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam.

Menurut Dwi, 3.400 personel yang menjaga keamanan di dalam dan sekitar kantor KPU terdiri dari beberapa satuan.

"Ada Sabhara, Brimob, Lalu Lintas dan lainnya. Ada Pamobvit, intelijen juga ada," jelasnya.

Ia menjelaskan, 3.400 personel Polri dan TNI yang menjaga dalam dan luar kantor KPU dibagi ke dalam empat ring.

Ring pertama berada di area ruang rapat utama kantor KPU, ruang kedua berada di halaman kantor KPU sampai radius 200 meter, ring ketiga berada sejak Taman Suropati, Menteng hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Dan ring keempat di luar itu," jelasnya.

Pantauan Tribun, pada Senin malam sekitar 6 SSK dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat dan Polsek Menteng mulai menjaga di dalam dan luar kantor KPU. Sebuah mobil baracuda dan ambulance pun sudah terparkir di halaman kantor KPU.

Massa dari Luar Kota

Dwi menegaskan, pihaknya tidak akan membolehkan siapapun maupun sekelompok massa yang memasuki area kantor KPU jika tidak mempunyai undangan pada hari-H penetapan hasil rekapitulasi nasional.

Ia mengakui akan ada sterilisasi gerakan massa yang menuju kantor KPU.

"Iya, ada pengalihan nanti ada 7 titik mulai anggota incharge, jam 7 pagi. Kita akan cek siapa-siapa saja di sekitar sini. Kalau yang rumahnya di sini, ya nggak apa-apa. Namun demikian, jika ada undangan disini (KPU) ya diperbolehkan. Tapi, kalau tidak ada dan dalam jumlah besar, akan kita minta balik kanan," tegasnya.

Ia kembali mengingatkan, sebagaimana imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan deklarasi damai kedua kubu capres-cawapres, maka tidak diperkenankan adanya pengerahan massa ke kantor KPU pada hari-H penetapan.

"Kalau nanti masih ada, tentu nanti akan kami imbau, kami ingatkan untuk tertib. Karena sudah kami steriliasi, kita jaga ketat, jangan sampai ada anarkis," ujarnya.