Sejauh ini, Dwi mengakui adanya sekelompok massa yang memberitahukan ke Polda Metro Jaya tentang rencana unjuk rasa di kantro KPU pada hari-H penetapan.

"Biasalah, kalau memberitahukan jumlahnya banyak. Tapi, kenyataannya kemarin cuma 600 sampai 700 orang. Yang penting, kebersamaan kami dengan mereka. Karena mereka kan bukan musuh kita, tetapi warga negara harus taat," kata dia.

Dwi mengakui pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya mobilisasi massa dari luar kota ke dalam Jakarta pada hari-H penetapan. Dan petugas Polri dan TNI sudah disiagakan di perbatasan untuk melakukan penghadangan.

"Kita jaga di setiap perbatasan. Kalau ada massa yang tidak jelas, akan kita minta balik kanan," tegas mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut.

"Informasi itu kan belum tentu ada kebenaran. Harus diuji dulu ya. Infomasi memang ada saja yang masuk. Tapi, kebenaran dan sumbernya kan. Jangan percaya pada isu-isu lah," imbuhnya.

Lalu, bagaimana pada situasi atau tingkat keamanan seperti apa aparat TNI bisa dikerahkan sebagai penjaga keamanan utama?

"Prinsipnya, kami koordinasinya dengan TNI intensif ya. Karena ada beberapa sentral-sentral ekonomi, objek vital juga sudah ada yang dijaga oleh TNI. Seperti tanggal 9 April kemarin (Pemilu Legislatif), kita jaga. Jadi, koordinasi sudah baik sekali antara panglima TNI dan Polri, saya dan Pangdam Jaya juga sudah koordinasi di sini sebelumnya, untuk melihat persiapan yang lebih intensif," jawabnya.