TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Polri dan TNI akan menjaga keamanan pada saat KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional Pilpres di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, sepanjang Selasa (22/7/2014).

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan, ada sekitar 31 ribu personel Polri dan TNI yang akan mengamankan wilayah hukum Jakarta pada hari penetapan hasil Pilpres tersebut.

"(Sidak) ini bagian dari pengamanan besok juga. Sekarang ini ada 6 SSK. Untuk besok di KPU ada 3.400 personel. Namun, demikian secara menyeluruh di wilayah hukum Polda Metro Jaya akan ada 31 ribu personel. Dari Polri ada 21 ribu dan dari TNI ada 10 ribu personel," ujar Dwi usai melakukan sidak personel di kantor KPU, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam.

Menurut Dwi, 3.400 personel yang menjaga keamanan di dalam dan sekitar kantor KPU terdiri dari beberapa satuan.

"Ada Sabhara, Brimob, Lalu Lintas dan lainnya. Ada Pamobvit, intelijen juga ada," jelasnya.

Ia menjelaskan, 3.400 personel Polri dan TNI yang menjaga dalam dan luar kantor KPU dibagi ke dalam empat ring.

Ring pertama berada di area ruang rapat utama kantor KPU, ruang kedua berada di halaman kantor KPU sampai radius 200 meter, ring ketiga berada sejak Taman Suropati, Menteng hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Dan ring keempat di luar itu," jelasnya.

Pantauan Tribun, pada Senin malam sekitar 6 SSK dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat dan Polsek Menteng mulai menjaga di dalam dan luar kantor KPU. Sebuah mobil baracuda dan ambulance pun sudah terparkir di halaman kantor KPU.

Massa dari Luar Kota

Dwi menegaskan, pihaknya tidak akan membolehkan siapapun maupun sekelompok massa yang memasuki area kantor KPU jika tidak mempunyai undangan pada hari-H penetapan hasil rekapitulasi nasional.

Ia mengakui akan ada sterilisasi gerakan massa yang menuju kantor KPU.

"Iya, ada pengalihan nanti ada 7 titik mulai anggota incharge, jam 7 pagi. Kita akan cek siapa-siapa saja di sekitar sini. Kalau yang rumahnya di sini, ya nggak apa-apa. Namun demikian, jika ada undangan disini (KPU) ya diperbolehkan. Tapi, kalau tidak ada dan dalam jumlah besar, akan kita minta balik kanan," tegasnya.

Ia kembali mengingatkan, sebagaimana imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan deklarasi damai kedua kubu capres-cawapres, maka tidak diperkenankan adanya pengerahan massa ke kantor KPU pada hari-H penetapan.

"Kalau nanti masih ada, tentu nanti akan kami imbau, kami ingatkan untuk tertib. Karena sudah kami steriliasi, kita jaga ketat, jangan sampai ada anarkis," ujarnya.

Sejauh ini, Dwi mengakui adanya sekelompok massa yang memberitahukan ke Polda Metro Jaya tentang rencana unjuk rasa di kantro KPU pada hari-H penetapan.

"Biasalah, kalau memberitahukan jumlahnya banyak. Tapi, kenyataannya kemarin cuma 600 sampai 700 orang. Yang penting, kebersamaan kami dengan mereka. Karena mereka kan bukan musuh kita, tetapi warga negara harus taat," kata dia.

Dwi mengakui pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya mobilisasi massa dari luar kota ke dalam Jakarta pada hari-H penetapan. Dan petugas Polri dan TNI sudah disiagakan di perbatasan untuk melakukan penghadangan.

"Kita jaga di setiap perbatasan. Kalau ada massa yang tidak jelas, akan kita minta balik kanan," tegas mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut.

"Informasi itu kan belum tentu ada kebenaran. Harus diuji dulu ya. Infomasi memang ada saja yang masuk. Tapi, kebenaran dan sumbernya kan. Jangan percaya pada isu-isu lah," imbuhnya.

Lalu, bagaimana pada situasi atau tingkat keamanan seperti apa aparat TNI bisa dikerahkan sebagai penjaga keamanan utama?

"Prinsipnya, kami koordinasinya dengan TNI intensif ya. Karena ada beberapa sentral-sentral ekonomi, objek vital juga sudah ada yang dijaga oleh TNI. Seperti tanggal 9 April kemarin (Pemilu Legislatif), kita jaga. Jadi, koordinasi sudah baik sekali antara panglima TNI dan Polri, saya dan Pangdam Jaya juga sudah koordinasi di sini sebelumnya, untuk melihat persiapan yang lebih intensif," jawabnya.