TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto membantah nama-nama kabinet yang beredar di publik mengganggu kinerja Joko Widodo. Menurut Sidarto, adanya nama tersebut memberikan masukan kepada Joko Widodo untuk menyusun kabinet.

"Itu malah masukan orang-orang yang punya integritas yang punya kapasitas yang punya rekam jejak yang baik, tidak ada beban masa lalu dan juga tidak ada masalah-masalah, itu adalah suatu masukan bagi presiden maupun wapres," kata Sidarto di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (25/7/2014).

Namun, Sidarto menegaskan keputusan tetap berada di tangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ketua MPR itu menyebutkan adanya partisipasi publik dengan memberikan usulan atas nama-nama yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

"Kapabilitas itu harus yang positif saya kira. Dan bukan lelang ya ini, bukan lelang jadi ketok terakhir ada di tangan presiden dan wapres ya. Saya kira itu hal yang positif," ujarnya.

Sidarto juga menilai nama-nama tersebut terdapat plus dan minus tetapi tetap saja keputusan terdapat di tangan Jokowi-JK.

"Saya belum tahu ya, tapi bagi saya makin banyak satu publik partisipasi yakni rakyat, memang sudah punya nama-nama yang berintegritas bagi saya memang baik," kata Sidarto.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan apabila pihaknya meminta usulan siapa yang orang yang pantas mengisi kabinetnya, termasuk meminta usulan ke masyarakat melalui sosial media.

"Ya minta masukan kan enggak apa-apa," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laman Facebook di akun Jokowi Center, dijelaskan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla meminta partisipasi rakyat untuk memberi masukan mengenai kabinetnya.

Dalam akun tersebut, terdapat 34 pos kementerian dengan masing-masing 3 alternatif calon menteri. Nama-nama yang dijadikan alternatif didominasi kalangan profesional dan juga tokoh partai.

Misalnya di pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, terdapat tiga nama yang bisa dipilih rakyat yaitu Jenderal TNI Budiman, Jenderal TNI Dr. Moeldoko, Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso.