TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Staf Rumah Perubahan, Rini Mariani Soemarno, mengatakan pihaknya masih terus mengembangkan pemikiran-pemikiran Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), menjadi program-program yang akan dijalankan pemerintahan tersebut.

Kepada wartawan di Rumah Transisi Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (5/8/2014), menyebutkan bahwa Rumah Transisi hingga kini belum membicarakan soal anggaran untuk menjalankan program-program tersebut.

"Kita belum bicara rupiahnya, tentu tiap program tidak terlepas dengan APBN (Red: Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Jadi kita menekankan pada program," katanya.

Rencananya pada 16 Agustus mendatang Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akan membacakan nota keuangan negara. Anggaran yang disusun pemerintah, sebagian besarnya akan digunakan oleh pemerintahan yang baru. Namun pemerintah tidak bisa berkordinasi dengan Jokowi - JK, sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

"Kita menunggu keputusan MK dulu," terangnya.

Ia pun belum bisa menjelaskan kebijakan pemerintahan Jokowi - JK tentang subsidi BBM, kesehatan maupun pendidikan. Rini mengatakan tim nya belum berbicara sejauh ini.

"Kita kan baru dua hari kerja, tolong beri kita waktu dulu," tandasnya.