Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengatasi ketergantungan dan kelangkaan energi fosil, sejumlah pegiat energi dan lingkungan menyarankan Pemerintahan Jokowi-JK harus memulai menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang Hendrik Siregar mengatakan, harus ada langkah berani pemerintah menggunakan energi terbarukan. Besarnya ketergantungan bahan bakar minyak dari fosil, membuat anggaran negara untuk subsidi energi bengkak.

"Energi terbarukan harus dikedepankan. Karena Rp 350 triliun dihabiskan untuk subsidi energi fosil," terang Hendrik dalam acara Silaturahmi Untuk Kebaikan Bangsa di Galeri Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Pegiat energi dari Tim Pekerja Tambang Perempuan (TPKP) Siti Maimunah menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan sangat menguntungkan. Indonesia dapat memiliki cadangan energi yang cukup banyak.

"Dengan mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, maka keberlanjutan energi akan terus dijaga. Bahkan Indonesia diramalkan memiliki energi terbarukan hingga 100 tahun," ujar Maimunah.

Tim Pakar Jokowi-JK Adrinof Chaniago mengaku sepakat dengan wacana konversi energi. Namun yang lebih menjadi prioritas Jokowi-JK adalah pemerataan akses penggunaan energi kepada seluruh warga negara.

"Sepakat dengan energi terbarukan, namun yang paling penting adalah pemerataan akses energi. Jangan seperti sekarang, kekayaan alam seperti batubara digunakan untuk membangun negara luar," ujar Adrinof.

Sehingga ke depan, sambung Adrinof, produksi batubara mesti diturunkan dan hasilnya dibagi dua. Setengah keuntungan hasil tambang tersebut, mesti digunakan untuk kepentingan dalam negeri.

"Setengahnya untuk untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri. Sehingga anak-anak sekokah kita di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi yang memiliki potensi cerdas yang sama, tidak terhambat oleh masalah infrastruktur seperti listrik dan jalan," katanya.