Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta Rajasa akan mengajukan ahli tata hukum tata negara dan logistik Pemilu dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar besok.

"Dari aspek hukum tata negara, aspek penyelenggaraan Pemilu, lalu dari aspek mengenai logistik," ujar tim hukum Prabowo-Hatta, Heru Widodo, usai sidang ke-6 di MK, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Heru sendiri mengaku belum bisa memastikan siapa saja dan berapa saksi ahli yang akan dihadirkan besok. Sebelumnya, mereka merencanakan tujuh ahli.

Namun Ketua Mejalis Hakim MK Hamdan Zoelva mengatakan tidak perlu menghadirkan banyak saksi ahli jika keterangan yang disampaikan materinya sama.

"Masih dalam konfirmasi. Nanti jam delapan (20.00 WIB) baru kita daftarkan," kata dia.

Dari persidangan hari ini yang menghadirkan para saksi pemohon dan terkait, Heru mengatakan keterangan yang disampaikan saling berkaitan.

Menurut dia, ada banyak keterangan saksi termohon yang malah menguntungkan mereka sebagai pemohon.

"Seperti keterangan dari KPU yang menyatakan di kampungnya Novela (Awabutu) itu memang tidak ada pemungutan suara.

Begitu juga keterangan ketua KPUD-nya (Dogiyai) sendiri, yang ditarik ke distrik tapi ternyata mereka nggak menghadirkan PPD, KPPS di kampung itu yang menunjukkan di situ ada pemungutan suara," tukas Heru.