TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Surya Paloh, setuju dengan wacana yang dilontarkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), soal menteri yang akan bergabung di kabinetnya harus melepas jabatan di partai politik (parpol).

Kepada wartawan usai menemui Jokowi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2014), Surya Paloh mengatakan bahwa gagasan tersebut adalah harapan masyarakat untuk pemerintah yang baru.

"Saya pikir ini jelaslah lah ya, itu hal yang amat mulia sekali, sebuah harapan baru, saya mendukung," katanya.

Namun demikian hal itu menurutnya tidak harus diterapkan pada seluruh jajaran partai. Terhadap Ketua Umum, Wakil Ketua, sekertaris jenderal sampai pengurus harian, menurutnya wajar jika harus menanggalkan jabatannya di partai bila ditunjuk sebagai menteri.

"Tapi kerjaan mereka di Dewan Pertimbangan, Lembaga Majelis Syuro, saya pikir tidak ada masalah," ujarnya.

Wacana terebut sebelumnya dilontarkan Jokowi agar menteri-menterinya tidak tersandera urusan politik. Jokowi berharap kabinetnya dipenuhi menteri yang bisa fokus mencurahkan waktu dan tenaga untuk kesejahterahan rakyat.

Surya juga mengaku memberi masukan terhadap arsitektur kabinet Jokowi. Kata dia soal ramping atau gemuk, hal tersebut adalah hak Jokowi untuk menentukan.

Namun yang terpenting adalah kabinet-kabinet tersebut harus dipenuhi oleh para profesional, baik berasal dari partai maupun di luar partai.