TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, menyebutkan intimidasi terhadap ketua DPC Partai Gerindra Hawabutu, kabupaten Paniai, Papua Barat, Novela Nawipa telah dipolitisir.

Novela sempat bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa pekan lalu.

Kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2014), Natalius menyebutkan Pilpres yang dipermasalahkan Novela dalam kesaksiannya itu di MK itu sebenarnya tidak pernah dipermasalahkan di Papua.

"Yang dipersoalkan itu tahapan pemilunya, bukan hasilnya, seperti contohnya sosialisasi, pelatihan, dan macam macam lagi, itu semua harus dijalankan," katanya.

Ia juga menyinggung soal pemberitaan media yang menyebut Novela sebagai gadis yang berasal dari pegunungan.

Padahal menurutnya Hawabutu tempat Novela tinggal adalah pusat kota Painai Utara. Di tempat tinggal Novela ada kantor bupati, dinas pemerintah, hingga bandara udara.

"Sepertinya media yang misinterpretasi. Saya kira setelah hari ini jangan lagi Novela dimuat, jangan (lagi) tokoh politik membicarakan Novela," terangnya.

Ia juga mengimbau saudara-saudaranya di tanah Papua untuk menerima Novela sebagaimana mestinya saat nanti perempuan tersebut pulang ke kampung halamannya.

"Biarkan dia menjadi diri sendiri, jangan terlalu mencibir dia. Kalau di media sosial ada plus-minus, itu reaksi sosial biasa," terangnya.

Hari ini Natalius menerima Novela di kantornya. Awalnya ia menyebut Novela menerima semacam ancaman, dan Komnas HAM berniat membantu.

Namun saat Novela datang ke Komnas justru perempuan tersebut justru menyangkal segala tudingan soal adanya intimidasi.