Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) Laksamada Madya TNI (Purn) Y Didik Heru Purnomo mengatakan, untuk membentuk poros maritim dunia harus didasari pada kedaulatan politik, pertahanan dan keamanan yang baik.

"Kedaulatan politik dan hankam ibarat satu sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum di laut terkait masalah kedaulatan dan keamanan, adalah bentuk negara kedaulatan politik di laut yang merupakan kedaulatan maritim juga," urai Didik saat ditemui Tribunnews.com di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).

Menurutnya, penegakan kedaulatan di bidang pertahanan dan keamanan ada dua titik pokok persoalan untuk meningkatkan maritim, yakni organisasi penegak pertahanan dan keamanan dan perundang-undangan yang ada.

Untuk menjadi poros maritim dunia, lanjut Didik, harus memberikan rasa kepastian dan perlindungan keamanan bagi seluruh aktifitas yang masyarakat yang melintas di laut yurisdiksi Indonesia.

"Saat ini TNI hanya satu-satunya alat untuk penegakan kedaulatan. Sedangkan Penegak hukum lainnya, semua menurut pada undang-undang yang ada saja," kata Didik.

Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) ini menambahkan, hal itulah yang membuat banyak instansi dari badan penegak hukum melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.

Pada akhirnya, kedaulatan politik di bidang pertahanan dan keamanan memerlukan peran pemerintah yang fokus pada penguatan penegak hukum yang berkomitmen terhadap jati diri negara kepulauan. Agar Indonesia dapat menjadi negara maritim yang terintegrasi.