TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan memberikan warisan yang baik dengan memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan lancar.

Salah satu cara yang dinilai paling tepat adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di sejumlah wilayah dilanda kelangkaan BBM.

"Dalam hal subsidi BBM, Presiden SBY mestinya mengambil langkah menaikkan harga BBM sekarang untuk mengurangi subsidi yang sudah melampaui ambang batas APBN. Kalau SBY tidak menaikkan harga BBM sekarang, beban ini akan diwariskan kepada pemerintahan baru Jokowi-JK," kata ekonom asal Universitas Sebelas Maret Solo, Lukman Hakim Hasan melalui pesan singkat, Selasa (26/8/2014) malam.

Lukman mengatakan, bila melihat alokasi subsidi BBM di awal pemerintahan SBY pada tahun 2005, angka subsidi Rp 50 triliun per tahun. Namun, 9 tahun kemudian, angka ini sudah hampir mencapai Rp400 Triliun.

"Itu artinya ada kebijakan selama ini yang tidak efektif dalam mengendalikan subsidi BBM, yang boleh jadi karena keragu-raguan mengambil kebijakan," ujar Lukman.

Subsidi dengan biaya yang tinggi itu, lanjut Lukman, sah-sah saja apabila penggunanya tepat sasaran. Akan tetapi, menurut dia, kenyataannya selama ini menunjukkan hal yang berbeda.

"Di sisi lain yang jelas dirasakan adalah bahwa subsidi BBM selama ini memang terbukti tidak tepat sasaran. Besarnya subsidi BBM itu tidak dinikmati oleh masyarakat bawah, tetapi justru warga yang mampu," katanya.