TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Penasehat Nasional, Setara Institute for Democracy and Peace, Romo Benny Susetyo menyatakan pendidikan berbasis multikultur harus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Pendidikan multikultur dengan mengedepankan kemajemukan bangsa harus diwujudkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla," ujarnya di Kantor Setara, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014) siang.

Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ini mengatakan cara pandang yang salah telah terjadi pada masyarakat Indonesia.

Menurutnya cara pandang seseorang yang berbeda agama sebagai musuh harus diluruskan dengan pendidikan multikultur. Tujuannya yaitu untuk menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia.

Benny mengusulkan jabatan menteri pendidikan diduduki oleh orang yang tepat untuk menjalankan kurikulum multikultur tersebut.

"Kemanusiaan dan keadilan harus dijadikan prioritas. Kementerian-kementerian terkait harus memperhatikan hal tersebut," ujarnya.

Perbaikan ini juga harus diikuti dengan penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan. Benny menilai penerapan Hak Azazi Manusia (HAM) harus menjadi prioritas utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu Jokowi-JK juga harus membangun rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Benny meminta Jokowi-JK mencabut peraturan-peraturan yang tidak baik dengan mengganti dengan paradigma ke arah kemanusiaan dan keadilan sehingga pendidikan tersebut dapat dijalankan.