TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan mengatakan usulan kepala daerah berprestasi masuk dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus lepas dari kepentingan partai.

Menurut Bakir, pencalonan kepala daerah harus lepas dari keterkaitan partai pengusung di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Pencalonan kepala daerah ini seharusnya lebih memperhatikan komitmen yang berprestasi dan berkomitmen.

"Kalau dia terpilih, ia tidak lagi bekerja berdasarkan partai. Kalau berdasarkan partai, dia pasti tidak sukses. Ini kan menyangkut banyak orang,"ujar Bakir di saat diskusi "Pimpinan Daerah Layak Masuk Kabinet"di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (28/8/2014) sore.

Bakir menuturkan kepala daerah tersebut harus meninggalkan baju partainya. Pertimbangan kepala daerah yang pantas masuk kabinet Jokowi-JK ini seharusnya tidak lagi melihat dari partai pendukung.

"Jadi pertimbangan partai harus diletakkan nomor sekian. Yang harus diutamakan adalah prestasi kerja," ujarnya.

Antisipasi-antisipasi terhadap kepala daerah yang diusulkan menjadi calon menteri ini bisa dilakukan dengan melihat pengalaman kerja. Penggunaan hak prerogatif presiden menjadi bentuk evaluasi kinerja menteri jika ia tidak bisa lepas dari kepentingan partai.

"Jadi menurut saya, kerangka idealnya yang dikedepankan bukan lagi persoalan partai, tetapi pada kinerjanya, jejak rekamnya. Terutama tidak korupsi. Karena ini merupakan ancaman luar biasa," ujarnya.