TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) mengusulkan beberapa nama masuk dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang terlepas dari kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM).

"Imparsial mengusulkan beberapa nama untuk masuk menjadi pembantu presiden,"ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jum'at (29/8/2014) siang.

Beberapa nama diusulkan menjadi pembantu presiden yaitu Ikrar Nusa Bakti dan Mayor Jenderal (purnawirawan) Tubagus Hasanuddin menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Imparsial juga mengusulkan nama Rizal Sukma dan Riefky Muna untuk jabatan Menteri Pertahanan.

"Dua jabatan ini sebaiknya dipegang oleh sipil," kata Poengky.

Selain itu, Imparsial juga mengusulkan nama Todung Mulya Lubis dan Saldi Isra untuk dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi untuk jabatan Menteri Hukum dan HAM.

"Bambang Widjojanto dan M. Zaidun juga pantas dipertimbangkan untuk jabatan jaksa agung," kata Poengky.

Beberapa kriteria yang diusulkan Imparsial yaitu adanya komitmen dan tidak telibat dalam kasus dalam penegakan HAM, pengalaman dalam bidang masing-masing, dan tidak terkait kasus korupsi.