TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Fungsionaris Partai Golkar, Aksa Mahmud mengaku sudah memberikan masukan kepada Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), soal kabinet, salah satunya adalah soal kementerian Pertanian yang harus diisi oleh seseorang yang profesional.

Kepada wartawan di XXI, Epicentrum, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014), juga mengusulkan agar partai yang mengirmkan kadernya untuk diseleksi menjadi Menteri Pertanian, sebaiknya nama yang disodorkan lebih dari satu.

"Pak Jokowi - JK harus mempelajari semua kriteria calonnya, apa prestasi calonnya, dan lain-lain," katanya.

Hal itu menurutnya akan membuat pilihan Jokowi - JK semakin banyak, dan potensi terpilihnya orang-orang yang kurang profesional akan semakin mengecil.

Jokowi  saat pengumuman kabinet di Rumah Transisi Jokowi - JK, menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian adalah salah satu kementerian yang harus diisi oleh seseorang yang profesional non-partai. Jokowi sendiri sudah mempersiapkan, dari 34 Menteri yang akan ia bentuk di kabinetnya, 18 di antaranya adalah jatah profesional murni, dan sisanya adalah profesional dari partai politik.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Kementerian Pertanian diisi oleh profesional dari partai politik, yakni Suswono yang juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada 2012 Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq akhirnya terseret kasus suap penambahan kuota impor daging sapi. (NURMULIA REKSO PURNOMO).