Gerakan Dekrit Rakyat Ingatkan Jokowi agar Kabinetnya Bebas Mafia
Jokowi juga diminta agar secara konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan ke depan
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat (GDR), mengingatkan janji Presiden Terpilih Joko Widodo untuk membentuk Kabinetnya bebas dari Mafia dan agen Neoliberalisme.
"Kami ingin mengingatkan kepada Jokowi agar melawan upaya-upaya yang dilakukan pihak asing dan mafia untuk melakukan intervensi, dalam penentuan struktur kabinet mendatang," jelas Perwakilan GDR dari Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan dalam jumpa persnya di Dapur Selera Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2014).
Menurutnya, selama ini Indonesia sudah lama dikuasai oleh mafia, seperti mafia di bidang minyak, kelautan dan pangan. Bahkan, keterlibatan pihak asing juga sudah terjadi saat penentuan struktur kabinet pemerintahannya.
Selain itu, Jokowi juga diminta agar secara konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan ke depan, berdasarkan ideologi Pancasila dan amanat UUD 1945.
"Hal itu tentu tidak mudah. Karena Pancasila telah banyak ditinggalkan, terutama dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia selama ini," ucap Dani.
Sementara itu, perwakilan GDR lain dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo mengungkapkan, Kabinet dalam pemerintahan Jokowi harus bersih dari korupsi, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik.
"Jokowi jangan terkeco dengan kelompok kecil yang dapat mengintervensi kinerja Jokowi. Sehingga Jokowi harus lebih sering blusukan, agar bisa turun langsung mengawasi kinerja menterinya," ucap Romo.
Lanjut Romo, Struktur kabinet Jokowi haruslah diisi oleh mereka yang mau bekerja keras dan memiliki keyakinan yang kuat, dalam mewujudkan cita-cita Trisakti pada kebijakan pemerintahan ke depan.