TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih berharap kualitas pendidikan Indonesia tahun 2017 ini membaik.

Dia berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tupoksi merumuskan kebijakan sedari dini, yaitu Wajib Belajar 12 Tahun.

“Kemendikbud memiliki beban lebih berat. Karena di usia SD hingga SMA/SMK, adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik. Jika kualitas di level ini membaik, maka jenjang setelahnya, baik di level perguruan tinggi maupun di dunia kerja, akan semakin mudah. Indikator keberhasilan Nawacita dapat tercermin di level ini,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/1/2017).

Di Visi Nawacita atau 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki fokus kerja untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Rumusan implementasi dari visi tersebut, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pembangunan Pendidikan Indonesia dalam periode tersebut ditujukan untuk peningkatan daya saing global.

“Tahun 2017 diharapkan tidak banyak lagi persoalan politik yang menganggu kinerja pendidikan, seperti reshuffle kabinet, karena pergantian kepemimpinan berkonsekuensi pada pergantian kebijakan di tataran riil. Padahal, dunia pendidikan sejatinya bukanlah dunia coba-coba. Semua harus dirumuskan dengan bijaksana berdasarkan data,” tutur Fikri.

Dalam Survei Programme International Student Assessment (PISA) yang dirilis terakhir tahun 2015, Pendidikan Indonesia mengalami peningkatan enam peringkat, yaitu dari 71 ke 64 dibandingkan tahun 2012.

Survei ini dilakukan di 72 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang melihat kemampuan membaca, sains, dan matematika pada anak yang berusia 15 tahun dengan dipilih secara acak.

Hasilnya, kemampuan membaca naik 10 poin, sains 32 poin, dan matematika 17 poin.

“Membaiknya peringkat dunia tersebut tentu masih perlu digenjot. Singapura menjadi negara di ASEAN yang menempati urutan pertama survei PISA tersebut. Bahkan, mengalahkan Inggris, Jerman, Belanda. Tentu, jika Indonesia ingin maju, maka mau tidak mau tiga kompetensi dasar tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan yang matang di level kementerian,” kata Fikri.

Fikri menilai momentum perbaikan pendidikan tanah air tahun 2017, dapat dimulai dari perbaikan pengambilan keputusan kebijakan.

Fikri berharap, ke depan, apapun kebijakan yang diambil oleh Mendikbud sejatinya dapat dibahas terlebih dahulu secara matang, baik di internal kabinet maupun kepada mitra Komisi X DPR RI.

“Ada lima kebijakan setidaknya yang kontroversial dalam 6 bulan pertama Mendikbud Muhadjir memimpin mulai Juli 2016, yaitu full day school, sertifikasi guru yang akan diganti dengan program Resonansi Finansial, revitalisasi komite sekolah, perombakan K-13, dan yang paling heboh adalah Moratorium UN yang akhirnya diminta dikaji ulang oleh Wapres,” jelas Politisi PKS ini.

“Kita tidak punya waktu banyak. Pendidikan harus menjadi daya ungkit untuk mengangkat bangsa ini dapat bersaing. Negara-negara maju unggul bukan karena kuantitas SDA-nya, tapi karena kualitas SDM masyarakatnya. DPR tentu mendukung upaya Menteri Muhadjir untuk membawa pendidikan kearah yang lebih baik,” kata Fikri.