Laporan wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan prioritaskan peningkatkan kualitas lulusan vokasi (SMK) dan perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik (poltek).

Pendidikan menengah kejujuran (SMK) memang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran.

Setiap tahun, SMK menghasilkan lulusan sekitar 1,4 juta orang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, agar produktivitas dan daya saing industri tenaga kerja makin berkualitas.

Fokus pengembangan program ini mencakup 4 sektor yakni manufaktur, pertanian, pariwisata, dan konstruksi.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof. Agus Sartono, MBA mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK lebih dari 3,5 juta, sedangkan yang bisa ditampung di perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta. Sisanya 1,6-1,7 juta masuk ke pasar tenaga kerja.

Baca: Video Motor Terbakar Saat Konvoi Rayakan Kelulusan SMA/SMK di Karanganyar

Kondisi demikian telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Oleh sebab itu, angkatan kerja di Tanah Air tak mengalami perbaikan kualitas maupun kuantitas.

Sebanyak 65% angkatan kerja lulusan SD/SMP dan 25% lulusan SMA/SMK serta 10% lulusan perguruan tinggi.

“Kondisi ini harus diperbaiki agar bonus demografi dapat maksimal. Caranya dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, baik universitas maupun poltek,” ujar Prof Agus Sartono di kantornya, Jakarta, Senin (13/5/3019).

Dibandingkan dengan negara maju seperti Jerman, pendidikan vokasi dalam hal ini poltek menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi.

Proporsi antara poltek dengan perguruan tinggi di sana pun seimbang.

Baca: Siswa-siswi Ini Masuk Peringkat Lima Besar Peraih Nilai UN Tertinggi SMA/SMK Se-Jawa Barat

Kini saatnya bagi pemerintah untuk membangun politeknik baru dan mengembangkan kualitas dan kapasitas politeknik yang sudah ada.

Saat ini, kapasitas politeknik dan sekolah vokasi sekitar 975.000 atau kurang dari 325 mahasiswa/tahun.

Pembangunan Politeknik baru sebaiknya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cara demikian maka masalah penyediaan lahan bisa ditangani, jaminan tempat magang siswa, mobilitas/ketersediaan tenaga ahli dan jaminan keterserapan lulusan menjadi lebih baik.

Pemerintah telah menyusun rencana peningkatan kapasitas politeknik pada 2020-2024 dengan 2 skenario, yaitu moderat (peningkatan 150 persen) dengan biaya antara Rp. 11, triliun hingga 28,5 triliun dan optimis (peningkatan 250 persen) dengan biaya antara Rp. 30 triliun hingga Rp. 75 triliun.