Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penghapusan Ujian Nasional

Muhammadiyah Minta Kaji Ulang Rencana Penghapusan Ujian Nasional

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disarankan meminta banyak masukan dari berbagai pihak terkait penghapusan ujian nasional.

Muhammadiyah Minta Kaji Ulang Rencana Penghapusan Ujian Nasional
TRIBUNNEWS/RINA AYU PANCA RINI
Ketua Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, kebijakan mengganti ujian nasional (UN) mulai tahun ajaran 2021 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diganti dengan format lain, perlu dikaji ulang lebih dalam.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disarankan meminta banyak masukan dari berbagai pihak.

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Menurut Haedar, kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim itu dikhawatirkan menimbulkan opini di masyarakat, seperti menteri baru kebijakan baru.

"Muhammadiyah yang menyangkut ujian nasional atau lain-lain maka dikaji secara seksama, mendalam, agar keputusan yang diambil tidak seperti selama ini yang muncul di opini rakyat, yaitu tiap ganti menteri ganti kebijakan," kata dia.

"Bila perlu minta masukan berbagai pihak, agar perubahan itu tidak akan bermasalah di kemudian hari," lanjut Haedar.

Baca: Muhammadiyah Protes Pemberitaan Wall Street Journal tentang Etnis Uighur

Meski demikian, Muhammadiyah mendukung penuh perubahan mendasar pendidikan yakni pendidikan karakter, kepribadian bangsa, serta pendidikan akal budi.

"Tidak hanya soal skill. Maka kebijakan-kebijakan pendidikan tentu harus dikaitkan dengan usaha pembangunan manusia Indonesia yang utuh baik fisik maupun jiwa," tutur Haedar.

Baca: Mandiri Syariah Perkuat Layanan Cash Management Muhammdiyah

Diketahui, mantan CEO Gojek itu resmi mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.

Nadiem mengatakan, selama ini Ujian Nasional hanya menyajikan materi dan topik yang dipadatkan, sehingga cara tercepat murid untuk belajar adalah menghafal.

Padahal, tujuan Ujian Nasional adalah menilai sistem pendidikan atau tolok ukur untuk mengevaluasi sekolah.

"Banyak sekali guru stres karena penilaian sekolah dan siswa dan orangtua stres karena seleksi ke tahap berikutnya bergantung kepada angka ini," kata Nadiem.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas