Komisi X DPR: Kemendikbud Belum Sentuh Perbaikan Kurikulum Belajar di Masa Pandemi
Panduan pelaksanaan tahun ajaran baru di tengah pandemi Covid-19, belum menyentuh perbaikan kurikulum pendidikan.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, panduan pelaksanaan tahun ajaran baru di tengah pandemi Covid-19, belum menyentuh perbaikan kurikulum pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, saat siswa diharuskan belajar dari rumah pada tiga bulan terakhir ini, muncul beragam keluhan karena kurikulum yang padat konten dan tidak bisa mendorong anak-anak belajar mandiri di rumah.
“Kami berharap ada panduan terkait kurikulum di masa pandemi ini, sehingga menjadi acuan utamanya bagi guru untuk bisa membuat para peserta didik nyaman dan termotivasi meskipun belajar dari rumah,” kata Huda kepada wartawan, Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Baca: Sekolah di Zona Hijau Boleh Buka, Hanya Berlaku untuk SMP dan SMA
Huda juga meminta Kemendikbud menguatkan konsolidasi dengan Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk memastikan panduan yang disampaikan pusat terlaksana sampai di tingkat bawah.
Baca: Ditolak MUI, Mahfud MD Pasang Badan Jika Ada yang Ganti Pancasila dengan Komunis di RUU HIP
“Jika koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan para kepala Dinas Pendidikan berjalan baik, maka saya yakin apapun konsepsi pendidikan yang kita punya akan terlaksana dengan baik di lapangan," papar politikus PKB itu.
Baca: Sekolah di Pulau Jawa Belum Boleh Buka karena Tidak Ada yang Berada dalam Zona Hijau
Di sisi lain, Huda juga menyoroti masih belum adanya kejelasan skema bantuan bagi sekolah swasta maupun kampus, yang terancam kolaps dalam panduan pendidikan pada tahun ajaran baru di masa pandemi.
"Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan akan banyak sekolah maupun perguruan tinggi yang tutup selama enam bulan ke depan," ucapnya.
Ia menilai, penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dapat menjadi salah satu solusi kesulitan keuangan bagi sekolah dan kampus swasta.
“Kami berharap PIP dan KIP Kuliah ini menjadi social safety net di bidang pendidikan,” ucapnya.
