"Kalau enggak semua otomatis nilainya akan berkurang kalau untuk akreditasi nantinya. Karena benchmarking untuk dapat akreditasi A itu di atasnya sekolah nasional," kata Haifa.

Proporsi jumlah guru WNA dan lokal juga diatur. Guru asing maksimal 70 persen dari total pendidik, sementara tenaga kependidikan hanya diperbolehkan 20 persen untuk asing.

Menurut Haifa, persyaratan ketat yang diberikan bertujuan agar SPK memiliki standar yang tinggi di atas sekolah nasional.

"Persyaratannya memang lumayan tinggi karena diharapkan sekolah SPK punya standar di atas sekolah nasional," kata Haifa.

Bagi siswa WNI tidak terdapat persyaratan khusus. Namun Haifa mengatakan biasanya SPK menekankan kemampuan bahasa asing yang digunakan untuk pengantar pembelajaran.

Sementara siswa WNA harus mengantongi izin belajar dari Kemendikbud. Haifa mengatakan izin tersebut bersifat pelaporan saja untuk pendataan.

Proses perizinan biasanya diurus oleh SPK dengan melampirkan dokumen dari orang tua seperti akta kelahiran, identitas orang tua hingga surat sponsor.

"Karena kan harus masuk Dapodik dan nanti berhak mendapatkan atas ijazah jadi harus didata. Jadi kalau dia masuk harus didaftarkan di Kemendikbud untuk pembelajarannya," ungkap Haifa.

Haifa membeberkan saat ini sudah sekitar 600-an SPK di Indonesia. Rinciannya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah ada 501, sementara PAUD ada sekitar 117.

Baca: Tak Memiliki Smartphone, Siswa SMP di Rembang Ini Datang ke Sekolah Tiap Hari & Belajar Sendiri

SPK banyak tersebar di kota-kota besar seperti wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Bali.

Sementara program yang paling banyak dipakai berasal dari Inggris yakni sekolah yang mengadopsi sistem Cambridge, Oxford, dan Pearson. Ada juga SPK uang mengadopsi sistem dari Amerika Serikat, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman.