Ketua APTISI : Banyak Perguruan Tinggi Belum Siapkan Infrastruktur Pembelajaran Jarak Jauh
"Banyak hal yang belum dipersiapkan untuk implementasi PJJ bagi perguruan tinggi," kata Budi Djamiko, Ketua Umum APTISI.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.CO, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko menilai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Banyak hal yang belum dipersiapkan untuk implementasi PJJ bagi perguruan tinggi," kata Budi Djamiko saat Webinar Internasional dengan tema Perspektif Blended Learning untuk Keberlanjutan Proses Belajar Mengajar Perguruan Tinggi di New Era pada Kamis, 31 Agustus 2020.
Selain Budi, webinar menghadirkan narasumber Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kemendikbud, Suria Binti Baba selaku Director Center for Academic Excellence and Development (CAED) University Malaysia Kelantan.
Kemudian Martin Jacobson selaku CEO Supertext Sweden dan Ian McKenna selaku CEO InfraDigital Nusantara. Acara ini juga dihadiri oleh kurang lebih 700 peserta dari perwakilan Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia.
Baca: Cara Daftar Beasiswa Kuliah S1 dan S2 di Australia, Gratis Biaya Kuliah hingga Rp 347 Juta
Budi menilai saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum mempersiapkan infrastruktur, media/aplikasi PJJ, menetapkan strategi jangka pendek dan panjang serta memaksimalkan penggunaan berbagai media komunikasi.
Baca: Cara Daftar Beasiswa di Universitas Islam Madinah Arab Saudi, Makan & Akomodasi Penuh Kuliah S1
Ian McKenna selaku CEO InfraDigital Nusantara mengatakan, perbedaan antara perguruan tinggi yang terimbas paling besar secara operasional oleh pandemi covid-19 dan yang paling sedikit terkena imbas adalah seberapa siap beralih ke digital.
“Membangun reputasi seperti ini mempunyai beberapa langkah, salah satunya yakni dimulai dengan membangun infrastruktur digital untuk semua stakeholder kampus,”, tutur Ian Mc Kenna.
Infra Digital Nusantara atau Jaringan IDN adalah startup terdepan di dunia pembayaran yang berdiri sejak Mei 2018 dan merupakan satu-satunya startup Fintech di dunia pendidikan yang terdaftar di Bank Indonesia.
Ian menyebut ada empat tahap yang perlu dilakukan untuk menerapkan kampus digital yang siap menerapkan PJJ, yaitu infrastruktur digital, infrastruktur data, kapabilitas SDM dan aplikasi yang cocok.
Untuk mendukung perguruan tinggi memenuhi tahap tersebut, Prof. Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, Kemendikbud menyatakan bahwa pemerintah sendiri sudah menerapkan beberapa kebijakan penting terkait PJJ.
Ia mencontohkan penyediaan platform pembelajaran daring, bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk penyediaan pulsa dan paket internet mahasiswa beserta dosen, program pengakuan kredit universitas melalui pembelajaran daring, serta pelatihan 110 ribu dosen untuk implementasi PJJ.
"Implementasi ini juga akan senantiasa disupervisi serta dievaluasi agar senantiasa berjalan maksimal," katanya.
Aris menambahkan, berbagai inisiatif ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah namun juga harus melibatkan stakeholder lain seperti asosiasi, perusahaan teknologi edukasi, dan pihak perguruan tinggi sendiri harus ikut mendorong digitalisasi kampus dan kesiapan PJJ karena pemerintah telah menegaskan bahwa PJJ akan menjadi kebiasaan baru di masa depan.
Acara ini ditutup dengan pengumuman program “Digitalisasi Kampus Bersama Jaringan IDN” oleh APTISI dan InfraDigital Nusantara.
Melalui program ini diharapkan digitalisasi kampus dapat diimplementasikan untuk seluruh kampus dari berbagai latar belakang kondisi dan daerah.
"Kampus yang tidak memiliki sumber daya dan berada di daerah tidak perlu lagi bingung dan khawatir, digitalisasi kampus untuk semua kalangan dan siap menerapkan PJJ di masa pandemi maupun new normal nanti” terang Budi Djatmiko.
Infra Digital Nusantara atau Jaringan IDN adalah startup terdepan di dunia pembayaran yang berdiri sejak Mei 2018 dan merupakan satu-satunya startup Fintech di dunia pendidikan yang terdaftar di Bank Indonesia. Jaringan IDN menjembatani lembaga pendidikan dengan channel pembayaran serta berfokus dalam membangun kualitas pendidikan melalui inklusi keuangan. Saat ini, tercatat lebih dari 450 lembaga pendidikan dan 16 channel pembayaran yang terdiri dari retail, bank serta mobile app yang tergabung di Jaringan IDN.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.