Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dibuka 12 Oktober 2020, Ini Syarat Daftar Pamong Belajar SKB dan Penilik Kemdikbud

Disebutkan, untuk jabatan fungsional Pamong Balajar di seluruh Indonesia setidaknya dibutuhkan sebanyak 13.090 orang

Dibuka 12 Oktober 2020, Ini Syarat Daftar Pamong Belajar SKB dan Penilik Kemdikbud
istimewa
Suasana acara talkshow sosialisasi program inpassing jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik, di Bogor, Kamis (8/10/2020). 

 

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Direktorat GTK PAUD membuka kesempatan pengisian jabatan fungsional untuk pamong belajar SKB dan penilik dengan proses penyesuian atau inpassing.

Dengan program ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional pamong belajar sanggar kegiatan belajar/SPNF dan penilik di seluruh daerah.

“Melalui program ini, kami ingin memfasilitasi PNS jabatan administrasi/struktural atau fungsional umum yang berminat untuk mengembangkan karier dalam jabatan fungsional Pamong Belajar SKB/SPNF dan Penilik,” kata Direktur GTK PAUD, Santi Ambarrukmi dalam acara talkshow sosialisasi program inpassing jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik, di Bogor, Kamis (8/10/2020).

Baca: Kemdikbud Dorong PT Kerahkan Mahasiswa Lakukan Model Pembelajaran Lawan Covid-19

Disebutkan, untuk jabatan fungsional Pamong Balajar di seluruh Indonesia setidaknya dibutuhkan sebanyak 13.090 orang.

Ini didasarkan kebutuhan dari sanggar kegiatan belajar atau SKB yang berada di tiap kabupaten/kota.

Setiap SKB setidaknya membutuhkan 35 orang pamong belajar.

Adapun untuk jabatan fungsional penilik, setidaknya dibutuhkan sebanyak 19.623 orang dengan asumsi setiap kecamatan 3 -12 orang penilik dan jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 6.541 kecamatan. Saat ini penilik yg ada sekitar 3000-an orang.

Santi menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 tahun 2018, dengan program inpasing, PNS yang boleh mendaftar tidak harus lulusan sarjana pendidikan.

Namun, PNS itu setidaknya harus memiliki pengalaman terlibat dalam pendidikan non formal setidaknya dua tahun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Sumber: Warta Kota
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas