TRIBUNNEWS.COM - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) rencannya akan digelar serentak pada Juli 2021.

Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menjelaskan persiapan PTM Juli 2021 mendatang dimulai dari sekarang.

"Untuk mencapai target tatap muka bulan Juli, sekolah harus melakukan tatap muka mulai dari sekarang," ujar Nadiem dikutip dari KompasTV, Jumat (2/4/2021). 

Nadiem menerangkan, PTM terbatas berbeda pada pembelajaran pada umumnya.

Bagi sekolah yang guru-gurunya telah divaksin, harus segera melakukan pembelajaran tatap muka.

PTM dapat diselenggarakan dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Baca juga: SMP di Ponorogo Siap Buka Lagi Sekolah Mulai 5 April, Selenggarakan Belajar Tatap Muka

Baca juga: Nadiem: Indonesia Ketinggalan, 85 Persen Negara Asia Pasifik Sudah Sekolah Tatap Muka

Syarat lain, baik murid, guru maupun civitas akademik harus menerapkan dan mematuhi segala peraturan protokol kesehatan.

"Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dan harus segera memenuhi prokes untuk segera melakukan tatap muka pembelajaran, bisa dua kali sminggu, tiga kali seminggu, nggak apa-apa," ujar Nadiem.

Selain itu, syarat sekolah yang akan menyelenggarakan PTM yakni guru-gurunya harus sudah melakukan vaksinasi.

Nadiem berharap, program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditargetkan bisa selesai di akhir Juni 2021.

"Jadi bukan di Juli mulai dibuka, tapi mulai hari ini. Jadi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi, maka bisa belajar tatap muka," tegas dia.

Kebijakan ini tentunya mendapatkan banyak respons dari banyak pihak.

Baca juga: KPAI Pengawasan Persiapan Pembukaan Sekolah Harus Dimaksimalkan

Dikutip dari tayangan live Kompas TV pada Jumat (2/4/2021), Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban merespon kebijakan uji coba PTM ini.

Menurut pendapat Zubairi, vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan saja tidaklah cukup.

Dirinya juga menambahkan, jika risiko terjadinya penularan antar siswa diatas 10% dari total jumlah siswa keseluruhan, itu termasuk tingkat penularan yang tinggi.

Tingkat penularan nanti tidak hanya dilingkup sekolahan saja, melainkan juga dapat menyebar ke keluarga.

Zubairi juga menjelaskan tingkat penularan tidak hanya dapat berdampak ke guru.

Setelah anak pulang sekolah, penularan dapat terjadi menyebar ke keluarga, orang tua, teman bermain, hingga orang tua keluarga lain.

Menurut Zubairi tatap muka pembelajaran memang diperlukan.

Namun pemerintah dan pihak sekolah harus benar-benar melakukan monitoring dan evaluasi.

Baca juga: Gelar Belajar Tatap Muka Terbatas, Sekolah Harus Bentuk Satgas Covid-19 dan Rapid Test Berkala

Jika terjadi prubahan, harus segera mengambil kebijakan yang didasari dengan bukti-bukti ilmiah.

"Suatu saat memang perlu tatap muka benar, namun monitoring, evaluasi, perubahan harus cepat sesuai dengan bukti ilmiah," terang Zubairi.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI ini juga menerangkan, waktu uji coba PTM-nya sangat kurang bila harus menargetkan pembelajaran tatap muka serempak dibulan Juli.

"Ya kalau mau buka Juli, ya uji cobanya jangan sekarang juga," tambah Zubairi.

Pendapat lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, basis pengambilan keputusan pemerintah harus sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan.

"Segala data dan fakta yang ada di lapangan harus menjadi basis pengambilan keputusan," ujar Heti.

Menurut Hetifah, pengambilan keputusan ini harus optimis dan penuh dengan kehati-hatian.

Sebab, hingga saat ini belum ada vaksinasi untuk anak-anak.

"Karena belum ada vaksinasi untuk anak-anak," terangnya.

Hetifah juga berpendapat, dukungan dari keluarga juga sangat dibutuhkan dalam menyikapi uji coba PTM kali ini.

Setidaknya pengawasan terhadap kondisi badan anak yang memiliki riwayat penyakit lain.

Apabila tubuh anak tidak memungkinkan melaukukan PTM di sekolah, dapat pula dilakukan di rumah.

Selain itu juga harus ada dukungan dari perlindungan untuk anak-anak yang menggunakan transportasi umum.

Hetifah mengatakan, Dinas Perhubungan juga harus memiliki kewajiban membantu menyediakan transportasi yang sesuai dengan protokol kesehatan dengan baik.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)