Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah pusat tidak memberlakukan kebijakan seragam terkait pembukaan sekolah.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyatakan dukungan terhadap Pemerintah Daerah yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok.

"Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50 persen," ucap Heru dalam webinar yang digelar FSGI, Senin (7/6/2020).

Baca juga: Sinyal Internet Jadi Kendala Utama PJJ, Guru di Wonosobo Dukung Nadiem Makarim Gelar PTM

Apalagi di wilayah-wilayah pelosok tersebut memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring.

Sehingga kebijakan membuka atau tidak di Indonesia, menurut Heru, tidak bisa diseragamkan.

Baca juga: Kemendikbud Riset Ungkap Cara Agar Guru Dapat Hasil Assesmen Murid Secara Valid Selama PJJ

Selain itu, FSGI mendorong kebijakan BDR atau PJJ harus diperbaiki agar dapat melayani semua anak dan mengatasi turunnya kualitas pendidikan.

"Selama pandemi, sekolah harus menerapkan PJJ dan PTM secara bergiliran, oleh karena itu Pemerintah tidak boleh berhenti mengevaluasi dan memperbaiki PJJ," ucap Heru.

Heru mengatakan FSGI juga mendorong PTM diselenggarakan dengan mengedepankan pembahasan pada materi-materi yang sulit dan sangat sulit di seluruh mata pelajaran.

Selain juga mengutamakan materi praktik yang sulit didaringkan.