TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Pada Inmendagri No 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Jawa-Bali, diatur sejumlah aturan khusus terkait pelaksanaan PTM di Jawa dan Bali, yakni salah satu diantaranya adalah mengizinkan PTM dengan sejumlah aturan yang cukup ketat.

Untuk mengetahui persiapan menuju PTM terbatas tersebut, Pemimpin Redaksi Tribun Bali, Sunarko mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Berikut petikan wawancaranya:

Di beberapa wilayah di Indonesia pada 27 September dimulai pembelajaran tatap muka, kalau di Bali kapan dimulai?

Berkenaan dengan PTM terbatas di Provinsi Bali tentunya kita bisa ambil latar belakangnya. Setelah sekian lama pandemi ini yang kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, tentu dari aspek pendidikan di awal itu prioritas kita adalah kesehatan dan keselamatan.

Namun seiring berjalannya waktu, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi ada dua hal yang menjadi perhatian.

Pertama, kesehatan dan keselamatan. Kedua, tumbuh kembang anak atau psikososial. Karena itulah dirancang pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh dalam tanda petik kita harus sangat ketat terhadap protokol kesehatan.

Dengan turunnya Inmendagri 42 Tahun 2021 tentang PPKM Jawa-Bali itu, Bali levelnya sudah level 3. Kalau kemarin itu level 4, opsinya hanya pembelajaran jarak jauh, kalau sekarang opsinya ada pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

Kesiapannya seperti apa?

Pertanyaannnya adalah tentu apakah kita sudah siap, tentu karena sudah selalu kita laksanakan seiring dengan dinamika yang katanya di awal 2021 kita lakukan persiapan-persiapan.

Selanjutnya adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama agar seluruh satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran baru.

Tahun ajaran baru itu 12 Agustus, namun saat itu Bali level 4, sekarang level 3. Kapan dilaksanakan kami berharap dengan Inmendagri dan SE Bapak Gubernur dapat dilaksanakan, kami harapkan di awal Oktober bisa dilaksanakan.

Berarti masih dua pola, PTM dan PJJ atau hybrid. Kira-kira sekolah mana yang bisa melakukan PTM dan sekolah mana yang bisa melakukan PJJ? Kriterianya seperti apa?

Kalau untuk Bali, karena sudah level 3 tentu kabupaten/kota di Bali sudah dapat melaksanakan PTM terbatas dan PJJ.

Namun jangan dipaksakan, karena tentu kondisi berbeda setiap sekolah, dan tentu harus ketat. Tentu kita akan melihat dulu lokasi pemetaan, kalau kita melihat kondisi, jangan semua mau melakukan tatap muka.