Negara-negara boneka bentukan Belanda di Indonesia segera mengetahui eksistensi Republik yang sebenarnya, dan mereka berbalik memihak Republik Indonesia.

Posisi Belanda di Indonesia menjadi semakin terpojok, seiring menyebarnya berita kemerdekaan Indonesia dan agresi Belanda ke ranah mancanegara.

Berita tersebut akhirnya sampai di Dewan Keamanan PBB, yang kemudian Indonesia berusaha meyakinkan PBB bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka.

Peristiwa Serangan Umum 1 Maret merupakan bukti nyata Indonesia adalah negara yang berdaulat dan membuktikan kepada dunia internasional.

Perlawanan Indonesia melawan penjajahan Belanda pada masa revolusi fisik dan agresi milter telah dikabarkan melalui stasiun radio.

Upaya tersebut kemudian semakin mendorong Indonesia untuk terus mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945, terutama oleh pihak Belanda dan negara sekutu lainnya.

Baca juga: Menlu Jepang Mengutuk Keras Rusia Atas Pelanggaran Kedaulatan Ukraina

Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda

Dari dokumen resmi PBB, ternyata delegasi RI dengan tangkas menggunakan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai argument penting dalam perundingan-perundingan di Dewan Keamanan.

Pada tanggal 23 Maret 1949 diterima Resolusi Kanada di Dewan Keamanan PBB yang disebut Pedoman Kanada (Canadian Dirctive), dalam rangka membantu Belanda dan RI mencapai persetujuan, dalam hal:

1. Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta;

2. Penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya RI;

3. Waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah Indonesia-Belanda.

Setelah beberapa rangkaian peristiwa terjadi, kemudian diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag.

Isi pokok dari konferensi tersebut adalah ditandai dengan penyerahan kedaulatan atas Nederlands-Indie oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1949.