TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban soal PKN Kelas 9 SMP/MTs pada Halaman 10.

Pada halaman 10 ini terdapat Tugas Mandiri 1.1 tentang Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru.

Sebelum melihat kunci jawaban, ada baiknya siswa mencoba menjawab sendiri terlebih dahulu dengan bantuan orang tua.

Jika sudah, orangtua bisa mencocokkan jawaban yang ditulis anak dengan jawaban di bawah ini.

Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 9 SMP/MTs Halaman 10:

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Semester 1 Halaman 2, Memaknai dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila

Tugas Mandiri 1.1

Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar, seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber lainnya.

Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

Jawaban:

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

1. Timbul rasa nasionalisme di masyarakat yang semakin tinggi.

2. Ekonomi masyarakat mengalami peningkatan.

3. Stabilitas nasional lebih terjamin.

4. Tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

5. Terwujudnya gerakan wajib belajar.

6. Program gerakan orang tua asuh berhasil.

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

1. Munculnya sikap diskriminatif pada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia.

2. Tindak korupsi banyak terjadi di lembaga pemerintahan.

3. Terjadi pelanggaran HAM.

4. Terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat.

*) Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas.

Baca juga: Kunci Jawaban PJOK Kelas 8 Halaman 63 64 65 66, Soal Penilaian Pengetahuan Pilihan Ganda dan Essay

Baca juga: Kunci Jawaban Agama Islam Kelas 8 Halaman 19, 20, 21, Soal Ayo Berlatih, Pilihan Ganda Isian Tugas

Materi Pembahasan: Masa Orde Baru

Era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.

Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini.

Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Program Pembangunan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan.

Pada masa ini juga Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).

Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah, beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap.

Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut.

Dalam pemerintahan Orde Baru, juga terdapat kelebihan dan kelemahannya terhadap penerapan Pancasila maupun UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX Kurikulum 2013.

(Tribunnews.com/Latifah)(Grid.id)