TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban PKN kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 85 di dalam artikel ini.

Kunci jawaban PKN kelas 10 halaman 85 ini dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Bab 3 buku PKN kelas 10 berjudul Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di halaman 85, siswa belajar materi Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945.

Kunci Jawaban Halaman 85

Tugas Mandiri 3.2

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 SD Halaman 182: Asyik Mencoba, Volume Kerucut

Untuk memahami lebih jauh tentang makna Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, lengkapi tabel berikut ini.

Tabel 3.2

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

1. Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia

Jawaban:

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Landasan hukum MPR, yaitu:

a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UUD 1945.

c. UU No. 22 Tahun 2003

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Landasan hukum DPR, yaitu:

a. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

c. Pasal 20 A ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

•  Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Landasan hukum DPD, yaitu UU No. 22 Tahun 2003.

• Presiden

Landasan hukum presiden republik Indonesia, yaitu:

a. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

b. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

c. Pasal 20 UUD 1945.

d. Pasal 10 UUD 1945.

e. Pasal 12 UUD 1945.

f. Pasal 13 UUD 1945.

g. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

h. Pasal 15 UUD 1945.

i. Pasal 16 UUD 1945.

j. Pasal 17 UUD 1945.

k. Pasal 23 UUD 1945.

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Landasan hukum BPK, yaitu Pasal 23 E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

• Mahkamah Agus (MA)

Landasan hukum MA, yaitu pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

• Mahkamah Konstitusi (MK)

Landasan hukum MK, yaitu pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

• Komisi Yudisial (KY)

Landasan hukum KY, yaitu:

a. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

b. Pasal 24 B ayat 3 UUD 1945.

2. Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Jawaban:

Trias politika atau trias politica merupakan sebuah konsep kenegaraan yang digagas oleh Mostesquieu.

Dalam trias politika ini lembaga negara dibedakan berdasarkan tanggung jawab atau kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut.

Konsep trias politika banyak ditemukan pada negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia.

Indonesia dalam penerapan trias politika membagai lembaga negara menjadi tiga bagian, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 2 Halaman 41 42 Kurikulum Merdeka: Jurnal Membaca

Berikut ini penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan Indonesia:

• Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang atau lembaga yang membuat undang-undang itu sendiri.

Pemegang fungsi legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD.

• Eksekutif

Eksekutif merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif.

Pemegang fungsi ekskutif ini ialah presiden negara Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum.

• Yudikatif

Yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang termasuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap warga negara yang melanggar undang-undang.

Pemegang fungsi yudikatif ini, yaitu MA, MK, dan KY.

Sumber: adjar.grid.id

Disclaimer:

- Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Beberapa jawaban bisa berbeda dan tidak terpaku seperti di atas.

(Tribunnews.com/Yurika)

Kunci Jawaban lainnya