3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik hanya terbuka kepada para pembentuk negara saja.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemiluhan umum pada periode ini belum terlaksana.

5. Pemenuhan Hak-hak Warga Negara:

Ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai negara yang baru merdeka, namun masih belum maksimal.

B. Periode 1949 – 1959

1. Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi.

Hal tersebut karena media massa dan parlementer sudah menjalankan fungsinya.

2. Rotasi Kekuasaan:

Parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapat kepercayaan.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Kurang adanya campur tangan pemerintah dalam pola rekrutmen politik pada periode ini, sehingga masing-masing partai bisa memilih ketua dan pengurusnya.