TRIBUNNEWS.COM – Simak kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 125 berikut ini.

Mengacu pada buku Sejarah Indonesia kelas 12, pada halaman 125, siswa diminta untuk mengerjakan mind mapping atau peta konsep mengenai stabilitas politik pemerintah Orde Baru.

Sebelum melihat kunci jawaban berikut ini, ada baiknya jika siswa terlebih dahulu mengerjakan soal secara mandiri berdasarkan pengetahuan masing-masing.

Setelahnya, kunci jawaban ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengetahui jawaban yang benar.

Karena ini merupakan soal esai, jawaban dari soal tersebut juga tidak harus terpaku dari artikel ini.

Terlebih soal ini merupakan perintah untuk membuat peta konsep.

Berikut kunci soal dan kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 125:

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 114: Kondisi Indonesia yang Menyebabkan Tritura

Soal

Buatlah peta konsep (mind mapping) mengenai "Stabilisasi Politik Pemerintahan Orde Baru".

Jawaban

Seiring runtuhnya kekuasaan pemerintah orde lama dan digantikan dengan pemerintahan orde baru, kehidupan pers di Indonesia pun perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan tersebut diperoleh setelah pemerintahan orde baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun.

Pada kenyataannya, para penerbitan surat kabar wajib memiliki dua izin yang saling terkait.

Dua izin tersebut adalah Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari lembaga keamanan militer KOPKAMTIB.

Kebebasan pers mulai sirna ketika terjadi Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Dalam peristiwa ini terjadi demonstrasi besar-besaran Jakarta.

Demonstrasi ini dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka.

Apabila dilihat lebih jauh, aksi tersebut berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Akibat peristiwa tersebut banyak aktivis yang ditangkap.

Tidak hanya aktivis, peristiwa tersebut juga berdampak pada kehidupan pers.

Sejak Peristiwa Malari, pemerintah mulai memperhatikan dan menekan pers.

Tekanan terhadap pers semakin terasa ketika pemerintah orde baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers.

Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966.

Media massa atau Pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas.

Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.

(Tribunnews.com/Linda)