TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Segara Research Institute melakukan survei terhadap ekosistem pendidikan mengenai platform digital yang digagas Kemendikbudristek.

Survei dilakukan secara daring terhadap 3.725 responden meliputi 1.521 kepala sekolah, 1.591 guru, 328 dosen, dan 285 mitra kerja lain.

Dari sisi domisili, 3.752 responden ini tersebar merata di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Dalam survei itu, pelaku bidang pendidikan menilai platform tersebut memudahkan proses belajar dan mengajar.

"Inisiatif Kemendikbudristek mengimplementasikan teknologi digital dalam memajukan dunia pendidikan menuai respon positif,” kata Direktur Eksekutif Segara Insitute Piter Abdullah, dalam webinar Efektivitas Teknologi, Jumat (12/5/2023).

Dalam survei tersebut, platform yang menjadi fokus diantaranya Platform Merdeka Mengajar (PMM), Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), Rapor Pendidikan, Akun Belajar.id, dan Kedaireka.

Platform digital itu disambut sangat baik dengan nilai rata-rata 9,14/10 untuk kepala sekolah; 8,61/10 untuk guru; 9,36/10 untuk dosen; dan 9,24/10 untuk mitra/industri.

Menurut Piter, respons positif tersebut tidak terlepas dari tingkat penerimaan pelaku dunia pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, dosen, dan mitra industri, terhadap kemajuan teknologi dan digitalisasi.

“Tingkat penerimaan ini tentang bagaimna individu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi,” tutur Piter.

Secara rata-rata, tingkat penerimaan kepala sekolah di angka 8,84 per 10, guru di angka 8,67 per 10, dosen di angka 8,81 per 10, dan mitra atau industri di angka 8,69 per 10.

“Hasil ini juga mengindikasikan bahwa hampir seluruh kepala sekolah, guru, dosen, dan mitra atau industri, sangat terbuka pada perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ujar Piter.

Meski demikian hasil survei menemukan bahwa tidak semua responden sudah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi dan platform digital Kemendikbudristek.

Sebanyak 1.479 sekolah mulai dari SD hingga SMA/K dari 1.521 total responden sekolah sudah menggunakan ARKAS dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah atau 97 persen.

SIPLah menjadi aplikasi atau platform digital dengan tingkat penggunaan terendah yakni 1.080 sekolah dari 1.521 total responden sekolah atau 71 persen.

Masih rendahnya penggunaan SIPLah maupun aplikasi digital lain dikarenakan faktor seperti kendala akses internet dan listrik di daerah yang tidak mendukung.

Baca juga: Mengenal Rapor Pendidikan 2.0, Platform Terbaru yang Dirilis Menteri Nadiem untuk Satuan Pendidikan

“Disamping itu, kebutuhan sekolah maupun guru belum tercukupi melalui aplikasi atau platform digital tersebut,” paparnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti, mengatakan bahwa semangat digitalisasi tentunya masih mengalami tantangan di beberapa wilayah tanah air.

Sehingga dibutuhkan kerjasama lintas kementerian demi menjawab tantanagan digitalisasi tersebut.

"Kami perlu membangun koordinasi dengan kementerian yang lain, dengan pihak-pihak lain supaya titik yang terjangkau oleh internet atau infrastruktur pendukung lain, bisa mendapatkan perhatian," ujar Suharti.

Menurutnya, titik blank spot tersebut justru harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.

Titik ini khususnya, mereka yang di daerah tertinggal, kelompok miskin serta yang tidak punya gawai untuk mengakses internet dalam sehari-hari.