Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 62-63 Kurikulum Merdeka Bab 2: Uji Kompetensi
Berikut ini kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 62-63 Kurikulum Merdeka Bab 2: Uji Kompetensi.
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 halaman 62-63 Kurikulum Merdeka dalam artikel berikut ini.
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila kali ini membahas tentang bagian Bab 2: Pedoman Negaraku.
Kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 8 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini bisa menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.
Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 14 Kurikulum Merdeka Bab 1: Tabel 1.4
Berikut kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Halaman 62-63 Kurikulum Merdeka:
Bab 2: Pedoman Negaraku
Uji Kompetensi (Esay)
1. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945, terdapat dua kelompok panitia perumus yang bekerja bersama untuk merumuskan teks konstitusi tersebut.
Hubungan kedua kelompok panitia perancang tersebut adalah sebagai berikut:
a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): Kelompok ini bertugas merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merumuskan awal konsep UUD NRI 1945. Panitia ini juga memainkan peran penting dalam mengatur proses transisi kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Indonesia.
b. Panitia Sembilan (P-9): Kelompok ini terdiri dari sembilan anggota yang lebih fokus pada penyempurnaan dan pengembangan teks UUD NRI 1945. Mereka bekerja setelah proklamasi kemerdekaan untuk mengatur aspek-aspek detail dari konstitusi yang baru.
2. UUD NRI Tahun 1945 memang bersifat fleksibel, dan perubahan dapat dilakukan melalui mekanisme amendemen. Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 melibatkan langkah-langkah berikut:
a. Inisiatif: Amendemen dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau presiden.
b. Persetujuan: Perubahan UUD NRI 1945 memerlukan persetujuan DPR dengan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota DPR. Setelah persetujuan DPR, perubahan tersebut akan diumumkan oleh presiden.
c. Pemilihan Umum: Beberapa perubahan tertentu dalam UUD NRI 1945 mungkin juga memerlukan persetujuan melalui pemilihan umum, seperti halnya pemilihan presiden langsung.