Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paparan tiga pasangan calon presiden dalam debat Capres yang diselenggarakan KPU pada Minggu, 4 Februari 2024 malam mendapat sorotan kalangan pemerhati pendidikan.

Pemerhati pendidikan yang juga co-founder Cetta Online Class, Ali Akbar mengatakan ketiga capres belum membahas secara spesifik pendidikan yang mempersiapkan masyarakat, khususnya anak muda menuju Indonesia emas 2045.

“Bicara tentang kesejahteraan guru, beberapa pengajar di Cetta mengatakan hal yang sama, guru honorer yang mengajar di sekolah pendapatannya jauh di bawah UMR," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Februari 2024.

Padahal di Jepang persentase pengeluaran tahun 2020 untuk pendidikan sebesar 7,31 persen dari government expenditure.

Sementara Jerman di tahun 2019 hanya 11 persen government expenditure.

Pemerintah Jerman bisa menyelenggarakan kuliah gratis bahkan untuk mahasiswa asing.

Baca juga: Jika Terpilih di Pilpres, Cak Imin Bakal Evaluasi Anggaran 20 Persen untuk Pendidikan di APBN

"Sementara di Indonesia persentase sampai 4 kali lipat atau sekitar 20 persen, ada ketimpangan dari bobot pembiayaan pendidikan di Indonesia,” kata Ali.

Ali menambahkan, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipandang sebagai cost, tapi harus sebagai investasi.

Artinya, untuk anggaran gaji tenaga pengajar seperti guru tidak boleh pelit.

“Menurut Pak Anies, ketika guru mendapat gaji yang cukup, mereka bisa lebih fokus berkonsentrasi atau berpikir. Saya sepakat pemerintah idealnya perlu memastikan dosen dan tenaga pengajar tidak mendapat tugas yang melebihi kewenangan agar bisa fokus pada kualitas pengajaran. Benar itu, dosen dan guru gak boleh dibebankan persoalan administrasi,” ujar Ali.

Kemudian tanggapan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Ali mengatakan bahwa adanya keharusan untuk mengkaji sistem pendidikan melalui audit pengeluaran.

“Karena banyak sekali kebocoran dana yang diturunkan sampai pada tingkat kabupaten dan ini masalah mental dan budaya," ujarnya.

"Lalu untuk pernyatan capres 03 Ganjar Pranowo, ketika dia menceritakan bertemu pengajar yang bergaji Rp300 ribu, langsung diminta dikasih UMP Jawa Tengah ditambah 10 persen, saya setuju dengan keduanya," bebernya.