TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban IPS kelas 9 halaman 135 Kurikulum Merdeka dapat disimak di dalam artikel ini.

Siswa akan dihadapkan dengan soal Pengayaan di halaman 135 buku IPS kelas 9 Kurikulum Merdeka.

Di soal Pengayaan ini, siswa diminta untuk menyebutkan isi Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara.

Terdapat lima poin isi Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar perubahan tatanan negara.

Lalu, apa saja isinya?

Berikut kunci jawaban IPS kelas 9 halaman 135 Kurikulum Merdeka:

Pengayaan

Apa saja isi dari Dekrit Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara tersebut?

Jawaban: Dekrit Presiden tahun 1959 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini telah memiliki dampak signifikan terhadap tatanan negara Indonesia, termasuk mengakhiri sistem Konstitusi sementara 1950 dan mengembalikan Konstitusi 1945 sebagai dasar hukum negara.

Berikut isi Dekrit Presiden 1959:

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 133 Kurikulum Merdeka: Apa Penyebab Mohammad Hatta Mundur?

Pembubaran Konstitusi Sementara 1950

Dekrit ini mengakhiri Konstitusi Sementara 1950 (UUDS 1950), yang sebelumnya menggantikan Konstitusi 1945 setelah Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer.

Pengembalian kepada Konstitusi 1945

Dekrit ini menetapkan bahwa Konstitusi 1945 (UUD 1945) kembali menjadi dasar hukum dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, sistem pemerintahan kembali ke sistem yang telah digunakan pada masa awal kemerdekaan, yang dikenal sebagai sistem presidensial.

Pembentukan MPRS

Dekrit ini memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang akan bertugas untuk meratifikasi perubahan ini dan menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan sesuai dengan Konstitusi 1945.

Pengangkatan dan Penetapan Presiden

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 132 Kurikulum Merdeka: Peralihan Orde Lama ke Orde Baru

Dekrit ini juga memperkuat posisi Presiden Soekarno dan memberikan wewenang luas kepadanya dalam pemerintahan.

Pada saat yang sama, posisi perdana menteri dan kabinet, yang merupakan bagian dari sistem parlementer, dibubarkan.

Penerapan Sistem Presidensial

Dengan diterapkannya kembali Konstitusi 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem parlementer yang mengutamakan kekuasaan legislatif menjadi sistem presidensial yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada Presiden.

Perlu diketahui, Dekrit Presiden 1959 merupakan respons Soekarno terhadap ketidakstabilan politik dan krisis pemerintahan yang terjadi pada saat itu.

Pengembalian Konstitusi 1945 diharapkan dapat mengatasi konflik politik yang terjadi dan mengembalikan kestabilan pemerintahan dengan memberikan wewenang yang lebih terpusat kepada Presiden.

*) Disclaimer: Kunci jawaban di atas hanya sebagai panduan siswa dalam mengerjakan soal.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan dalam jawaban di atas.

(Tribunnews.com/Whiesa)