Jawaban :

Mengimplementasikan perilaku demokratis secara idea di Indonesia tidaklah mudah.

Terlebih Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang sangat besar. Perbedaan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menciptakan konsensus dan menerapkan nilai-nilai demokrasi secara ideal.

Konflik kepentingan. perbedaan pandangan, serta kesenjangan sosial juga berkontribusi pada sulitnya penerapan perilaku demokratis secara ideal.

3. Bagaimana peraturan negara mengatur hal tersebut?

Jawaban :

Peraturan negara mengatur hal tersebut melalui beberapa mekanisme, antara lain:

• UUD NRI Tahun 1945

UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam pemerintahan.

• Peraturan Perundang-undangan

Sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dibuat untuk mengatur pelaksanaan demokrasi dan menjaga hak-hak dasar warga negara.

• Lembaga Negara

Pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

• Pendidikan dan Sosialisasi

Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi mengenai pentingnya demokrasi.

4. Bagaimana cara kalian menginisiasi kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945

Jawaban :

Kami dapat menginisiasi kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945 melalui beberapa cara, antara lain:

• Diskusi dan Debat Publik