TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Sekolah SMAN 6 Depok memutuskan tetap menyelenggarakan study tour ke Bali meski ada larangan dari Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Kegiatan study tour ke Bali tersebut mewajibkan siswa membayar Rp3,5 juta.

SMAN 6 Depok beralasan di kegiatan study tour ke Bali tersebut siswa belajar PPKN, bukan sekadar jalan-jalan.

Dedi Mulyadi menyoroti alasan SMAN 6 Depok berkukuh menggelar study tour tersebut. Menurut Dedi Mulyadi, bila ditambah uang jajan, siswa harus membawa uang sekitar Rp5,5 juta.

Dedi Mulyadi menyindir Komite Sekolah SMAN 6 Depok. "Komite sekolah sangat peduli untuk mendapat pelajaran yang berharga dari pergi ke Bali, terutama di bidang PPKN. Keren banget," ujarnya.

Menurut dia, sebagian orang tua ada yang protes dengan biaya keberangkatan.

"Yang lain orang tuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal."

"Ini tentu menunjukan kelas ekonomi di kelas tersebut sangat mapan orang tua siswanya," kata Dedi dikutip TribunnewsBogor.com.

Ia menekankan, untuk belajar PPKN siswa tidak perlu sampai jauh pergi ke Bali. "PPKN tidak mesti pergi ke Bali, bisa di lingkungan kita."

"Membantu orang tua membereskan rumah itu PPKN, berkunjung ke rumah tangga siapa tahu tidak punya beras itu juga PPKN."

"Study tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok itu luar biasa," katanya.

Dedi menyarankan, jika komite ngotot ingin memaksakan study tour ke Bali, tidak usah membawa nama sekolah. 

"Apabila orang tuanya ingin anaknya piknik, tidak ada masalah itu hak setiap orang. Lebih baik selenggarakan oleh orang tua anak-anaknya didampingi ke Bali. Jangan bawa nama sekolah, cukup orang tuanya," kata Dedi.

Termasuk dengan guru yang ingin ikut harus pula membayar menggunakan uang pribadi. "Gurunya boleh pergi dengan biaya sendiri."