Ringkasan Berita:

• Ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia dinilai berpotensi melahirkan elitisme baru dalam sistem meritokrasi
• Cendekiawan Yudi Latif menilai meritokrasi bisa melanggengkan diskriminasi jika akses pendidikan dan kualitas sekolah tidak merata
• Ia menyoroti dominasi wilayah Indonesia Barat dalam pendidikan dan beasiswa akibat kesenjangan fasilitas serta mutu guru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih menjadi persoalan mendasar yang berpotensi melahirkan elitisme baru dalam sistem meritokrasi.

Dalam dunia pendidikan, meritokrasi pada dasarnya merupakan sistem yang memberikan penghargaan atau kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan usaha individu, bukan karena latar belakang sosial, ekonomi, maupun keturunan.

Cedekiawan muda yang juga Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia, Yudi Latif mengingatkan bahwa meritokrasi dalam dunia pendidikan tidak selalu bermakna positif apabila diterapkan tanpa pemerataan kesempatan sosial dan akses pendidikan.

“Sistem meritokrasi memang memberikan penghargaan terhadap prestasi dan kemampuan individu. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga dapat melahirkan kelompok elite baru berbasis capaian akademik,” kata Yudi dalam diskusi publik bertajuk “Meritokrasi Pendidikan” yang digelar Yayasan Dana Darma Pancasila secara daring, Jumat (22/5/2026).

Diskusi yang dimoderatori Dr. Susetya Herawati, ST., M.Si dari Yayasan Suluh Nuswantara Bakti itu turut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Muchlas Samani, Amich Alhumami, Ph.D, Dhitta Puti Sarasvati, M.Ed, serta Iman Zanatul Haeri, M.Pd.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Tak Hanya Fokus Pendidikan, Orang Tua Siswa Diberdayakan

Yudi mengatakan, meritokrasi selama ini memang cenderung dipahami secara positif. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung konteks sosial dan karakter penerapannya.

Menurut dia, akar persoalan pendidikan di Indonesia saat ini terletak pada ketimpangan kualitas antarwilayah. Distribusi guru dan sekolah bermutu yang belum merata membuat sejumlah daerah jauh lebih diuntungkan dibanding wilayah lainnya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan kualitas pendidikan antara Indonesia Barat dan Timur. Ia menyebut wilayah di sebelah barat Garis Wallace umumnya memiliki capaian pendidikan lebih baik dibanding kawasan timur Indonesia akibat perbedaan akses pendidikan.

“Selama akses guru dan sekolah bermutu menumpuk di Jawa, wilayah Indonesia Timur tidak akan pernah punya kecepatan untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai penerapan meritokrasi yang hanya bertumpu pada nilai akademik berisiko melanggengkan diskriminasi apabila titik awal masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas tidak setara.

Kondisi tersebut, lanjut Yudi, juga terlihat dalam proses seleksi beasiswa bergengsi seperti LPDP. Tanpa kebijakan afirmasi yang kuat, peserta dari wilayah Indonesia Barat akan terus mendominasi karena sejak awal memiliki ekosistem pendidikan yang lebih mapan.

Menurut Yudi, keberhasilan akademik seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh kerja keras individu. Faktor lingkungan keluarga, akses kursus, kualitas sekolah, hingga dukungan sosial turut memengaruhi capaian seseorang.

Ia mengutip pemikiran sosiolog Inggris Michael Young dalam buku The Rise of Meritocracy yang pertama kali memperkenalkan istilah meritokrasi pada 1958.

Dalam pandangan Michael Young, meritokrasi bukan sekadar sistem penghargaan prestasi, melainkan juga kritik terhadap lahirnya stratifikasi sosial baru berbasis kecerdasan dan akademik.