TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso dalam pemilihan wali kota Solo pada Pilkada 9 Desember 2020.

Terkait hal itu, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan Gibran dan Teguh sangat berpotensi untuk melawan kotak kosong nantinya.

"Sangat potensial melawan kotak kosong karena hampir semua parpol merapat. Paling hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/7/2020).

Adi juga menyinggung sulitnya paslon lain untuk maju karena syarat kursi yang mungkin tak cukup.

Diketahui, jumlah kursi di DPRD Solo sebanyak 45 kursi, 30 kursi diraih PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi dan PSI 1 kursi.

Baca: Pengamat Sarankan Tak Perlu Digelar Pilkada Kota Solo Jika Gibran Melawan Kotak Kosong

Syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 9 kursi atau 20 persen dari total kursi. Oleh sebab itu, jika PKS mengusung calon kepala daerah di Kota Solo, maka harus berkoalisi dengan partai lain.

Selain itu, Adi menegaskan para penantang Gibran juga dipastikan berpikir ulang. Menurutnya, melawan Gibran dalam pemilihan wali kota Solo yang merupakan basis PDI Perjuangan sama saja dengan sia-sia belaka.

"Penantang juga berpikir ulang untuk melawan Gibran, bisa dipastikan Gibran powerful. Ia anak presiden, Solo basis PDI Perjuangan dan didukung hampir semua parpol. Jadi, melawan Gibran di Solo itu sia-sia saja," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan menyebut membutuhkan waktu lama untuk memutuskan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemilihan wali kota Solo pada Pilkada 9 Desember 2020.

"Jadi sudah diputuskan melalui pertimbangan yang cukup lama, Mas Gibran dan Teguh Prakoso," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat pengumuman 45 pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada 2020, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Menurut Hasto, pemasangan Gibran dengan Teguh juga telah dipertimbangkan secara hitungan politik yang matang dan melihat kondisi di lapangan

"Jadi kedua-duanya saling memperkuat untuk kepentingan rakyat," papar Hasto.

Ia menyebut setelah diumumkan secara resmi, maka Gibran dan Teguh diwajibkan mengikuti sekolah calon kepala daerah yang dibentuk PDIP.

Sekolah tersebut bertujuan memerkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, kebijakan legislasi dan anggaran, tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Kemudian, program kerakyatan berbasis Trisakti Bung Karno, strategi pemenangan pemilu berbasis gotong royong, komunikasi politik, dan berbagai perspektif kepemimpinan visioner berdasarkan best practices dari kepala daerah PDI Perjuangan.