TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka telah resmi diusung bersama Teguh Prakoso oleh PDI Perjuangan dalam pemilihan wali kota Solo pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju menimbulkan berbagai spekulasi.

Salah satunya pendapat terkait pencalonan Gibran memiliki hubungan dengan kekuasaan Jokowi sebagai presiden.

Baca: Jokowi Diprediksi Sulit Perankan Diri sebagai Ayahanda Gibran yang Tak Mau Anaknya Kalah

Baca: Ribut di Medsos Soal Gibran, PDIP: Demokrat Seperti Menepuk Air di Dulang Terpecik Muka Sendiri

Karena itu, Karyono menilai publik wajib untuk memberikan kritik dan saran kepada Jokowi agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Publik berkewajiban untuk memberikan kritik dan saran kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan abuse of power demi jalannya sebuah pemerintahan yang bersih. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai peraturan perundang-undangan suatu negara serta memiliki niat baik untuk membangun negara dan bangsanya dengan tetap menjunjung tinggi norma kesusilaan dan norma hukum beserta norma kepatutan," ujar Karyono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/7/2020).

Di sisi lain, Karyono menilai Jokowi juga akan berhati-hati dalam menyingkapi majunya Gibran dalam kontestasi politik di Solo tersebut.

Jokowi, kata dia, harus bisa menempatkan diri secara proporsional dengan memisahkan urusan negara serta pemerintahan dan pencalonan putranya sebagai calon walikota.

"Saya percaya Presiden Jokowi sudah memahami rambu-rambu sebagai kepala negara dan pemerintahan. Sebagai presiden, tentu Jokowi sudah menyadari aturan main (rule of the game) dan aturan hukum (rule of law)," jelasnya.

Apalagi, Karyono melihat Jokowi sebagai sosok yang sudah berpengalaman di pemerintahan, mulai dari menjadi walikota, gubernur hingga presiden.

Sehingga suami dari Iriana tersebut tentu sudah menyadari bahwa kedudukan seorang pemimpin negara tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Jokowi tentu memahami tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden dalam pencalonan Gibran sebagai walikota Solo yang notabene adalah putranya sendiri," kata Karyono.

"Presiden Jokowi tentu juga tidak ingin reputasinya jatuh di mata rakyat hanya karena persoalan pencalonan putranya di pilkada Solo. Sebab, taruhannya terlalu besar untuk sebuah legacy dalam periode kedua pemerintahan Jokowi," tandasnya.