Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

456 ASN Melanggar Netralitas Penyelenggaraan Pilkada 2020, Baru 189 yang Dikenakan Sanksi

Agus meminta penyelenggara pilkada, pemerintah, dan stakeholder terkait memastikan kontestasi pesta demokrasi rakyat tidak ada mobilisasi ASN.

456 ASN Melanggar Netralitas Penyelenggaraan Pilkada 2020, Baru 189 yang Dikenakan Sanksi
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Pilkada 2020 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto mengatakan, temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi peringatan ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan di penyelenggaraan Pilkada 2020.

KASN mencatat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.

"Alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi," ujar Agus, di acara kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (5/8/2020).

Untuk itu, dia meminta, penyelenggara pilkada, pemerintah, dan stakeholder terkait memastikan kontestasi pesta demokrasi rakyat tidak ada pengerahan atau mobilisasi ASN.

"ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik harga mati," tambahnya.

Baca: Temukan 456 ASN Melanggar Netralitas, KASN: Ini Alarm bagi Pelaksaan Pilkada 2020

Sebelumnya, sebanyak 344 dari 456 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan melanggar netralitas terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 telah direkomendasikan penjatuhan sanksi.

Dari jumlah itu, 189 ASN di antaranya telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi. Artinya dari 456 ASN yang dilaporkan, baru 54,9 persen ASN yang dikenai sanksi.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto mengatakan, modus operandi yang dilakukan ASN melanggar netralitas itu beraneka ragam.

Menurut dia, berada di urutan modus pelanggaran tertinggi, yaitu pertama, ASN melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepada daerah sebesar 21,5 persen.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas