Kemendagri Minta Pilkada Dijadikan Momentum Mobilisasi Masyarakat sebagai Agen Perlawanan Covid-19
Bahtiar mendorong agar pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19, melainkan membuat masyarakat menjadi agen
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengungkap perlunya proses Pilkada Serentak 2020 dijadikan momentum dan peluang positif di tengah pandemi Covid-19.
Bahtiar mendorong agar pilkada tidak menjadi media penularan Covid-19, melainkan membuat masyarakat menjadi agen perlawanan Covid-19.
Baca: Penanganan Covid-19 Diusulkan Jadi Tema Debat Pilkada
"(Kita harus) Menjadikan pilkada ini momentum mengubah bukan menjadi media penularan, tapi menjadi gelombang mobilisasi masyarakat dalam rangka menjadi agen perlawanan Covid-19," ujar Bahtiar, dalam Audiensi Virtual Desk Pilkada Kompas Gramedia Grup, Rabu (5/8/2020).
Menurutnya hal ini sudah dilakukan pula oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara di daerah-daerah saat mensosialisasikan tahapan Pilkada.
Baca: Ketua DKPP Ingatkan Jajaran Penyelenggara di Daerah Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
Karena dalam kesempatan itu, kata dia, penyelenggara daerah yang kurang lebih berjumlah tiga juta orang di seluruh Indonesia turut mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan.
"Karena selain mensosialisasikan tahapan Pilkada, mereka juga sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah ini sangat membantu pekerjaan Gugus Tugas dan pemerintah agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan," kata dia.
Kemendagri juga mendorong tema kampanye fokus kepada peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Baca: KPK Temukan Fenomena ASN Dimobilisasi untuk Mencari Sumber Dana Pilkada
Dengan begitu, Bahtiar mengatakan masyarakat akan memilih kepala daerah yang memiliki visi misi program dan gagasan terkait bagaimana menyelamatkan dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Kira-kira begini, misalkan saya warga di Kabupaten A yang kena PHK karena pandemi, maka saya akan bertanya kepada pasangan calon apa solusi mereka jika terpilih," jelasnya.
"Oleh karenanya ini benar-benar harus kita ubah menjadi peluang bagi masyarakat khususnya di 270 daerah untuk mendapat kepala daerah yang memiliki komitmen, gagasan, program yang konkrit kepada masyarakatnya dan membimbing masyarakat untuk tetap produktif, tapi aman dari Covid-19," imbuh Bahtiar.