Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan berdasarkan hasil survei sebagian masyarakat masih memilih untuk tidak melanjutkan proses pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. 

Bahtiar menilai hal itu terjadi karena banyak anggapan di masyarakat bahwa proses politik seperti pilkada tidak terkait dengan sistem sosial kemasyarakatan. 

"Yang masih sering muncul di masyarakat adalah seakan-akan proses politik atau pilkada ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari sistem kehidupan kenegaraan atau sistem sosial kemasyarakatan kita," ujar Bahtiar, dalam Audiensi Virtual Desk Pilkada Kompas Gramedia Grup, Rabu (5/8/2020). 

Baca: Penanganan Covid-19 Diusulkan Jadi Tema Debat Pilkada

Menurutnya pandangan tersebut tidak tepat. Oleh karenanya perlu ada sosialisasi dan penjelasan lebih lanjut dari semua pihak terkait kepada masyarakat. 

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari sistem kehidupan kenegaraan, bahkan bagian dari sistem sosial budaya Indonesia.

Karena pemimpin terpilih dapat menjadi salah satu pihak yang menawarkan solusi terkait masalah di masyarakat. 

Baca: Temukan 456 ASN Melanggar Netralitas, KASN: Ini Alarm bagi Pelaksaan Pilkada 2020

Apalagi kondisi pilkada kali ini berbeda dengan masa sebelumnya karena berada dalam kondisi darurat yaitu pandemi Covid-19. 

"Nah oleh karenanya kita tidak boleh memandang pilkada ini adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Tentu harus kita kaitkan dengan sistem sosial dan ekonomi kita. Jadi bukan hanya sekedar proses politik," jelasnya.