TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tertarik mendukung pasangan calon independen Bagyo Wahyono - FX Supardjo (Bajo) dalam Pilkada Kota Solo.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan, pasangan Bajo sejak awal banyak dipermasalahkan elemen masyarakat Solo karena ada dugaan dokumen tidak valid dan hal ini menjadi rawan masalah hukum ke depannya.

"Nampaknya teman-teman Solo juga tidak tertarik dengan pasangan ini karena rawan dimasalahkan secara hukum," papar Fikri saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Melihat kondisi tersebut dan keinginan kader PKS di Solo, maka Fikri memastikan PKS tidak akan mendukung pasangan independen itu untuk melawan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Pilkada Solo.

Baca: Bagyo Disebut Bentukan Tim Gibran Agar Pilkada Solo Terkesan Demokratis

Baca: Calon Wali Kota Solo Lawan Gibran-Teguh, Bagyo Wahyono-FX Supardjo Siapkan Perbaikan Syarat Dukungan

"Bila dukung pasangan ini, energi kami tidak dipemenangan. Nanti malah untuk menangkas masalah-masalah yang muncul saja," ucapnya.

Hari ini, pasangan Bajo dinyatakan lolos verifikasi faktual dan boleh mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada 4-6 September 2020.

Hal tersebut diputuskan, saat rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo.

Diketahui rekapitulasi hasil verifikasi faktual jumlah dukungan perbaikan Bajo yang memenuhi syarat ada 10.202 syarat dukungan. Pada tahap awal pasangan Bajo sudah mengantongi 28.629 dukungan warga.

Artinya, hasil total dukungan pasangan Bajo keseluruhan adalah 38.831 syarat dukungan.

Sebelumnya, pasangan Bajo diduga memalsukan identitas dukungan pada Pilkada Solo 2020.

Tim advokasi Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), Sigit N Sudibyanto mengatakan, ada tiga warga yang identitasnya dipalsukan untuk memberikan dukungan kepada paslon Bajo.

Adapun ketiga orang warga yang identitasnya dipalsukan tersebut masing-masing berasal dari Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang dan Kelurahan Laweyan.

"Ketika verifikasi faktual (verfak) calon perseorangan mereka didatangi KPU untuk memastikan apakah benar menyatakan dukungan dengan tanda tangan, melampirkan fotokopi KTP. Ada beberapa yang merasa tidak mendukung. Merasa tidak tanda tangan, merasa tidak menyerahkan fotokopi KTP," kata Sigit saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon, Kamis (13/8/2020).