Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengubah sikapnya, setelah memutuskan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tetap berjalan sesuai jadwal. 

"Presiden sudah jelas mengatakan, tidak setuju Pilkada serentak ditunda. Kepada presiden, kami ingatkan, jangan lagi kemudian dalam tanda kutip berbalik (berubah)," papar Nasir saat rapat dengan Mendagri dan penyelenggara Pemilu di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, jika sudah diputuskan tetap berjalan, maka lanjutkan semua tahapan Pilkada 2020 secara baik dan jangan mundur ketika ke depan terdapat banyak desakan menunda Pilkada.

Baca: Komisioner Bawaslu Paparkan Potensi Konflik Pilkada di Tengah Pandemi Covid

Baca: Pilkada Serentak Ditunda atau Sesuai Jadwal? Begini Pandangan Pakar Epidemiologi

Baca: Juru Bicara Presiden Pastikan Pilkada 2020 Sesuai Jadwal

"Jangan ketika ada desakan, kemudian mundur lagi ini presiden. Yang bingung nanti para menteri, yang bingung penyelenggara Pemilu," papar Nasir. 

"Orang-orang atau ormas yang minta tunda, saya pikir itu wajar, itu hak menyampaikam pendapat. Jangan kemudian dianggap sesuatu yang menimbulkan pesimisme, tapi tantangan untuk menjawab kekhawatiran tersebut," sambung Nasir. 

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Pilkada tetap sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020.

 Hal itu untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. 

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," kata Fadjroel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. 

"Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," katanya.